Istana Mulai Korek Informasi Dugaan Desa 'Siluman'
Istana Kepresidenan mulai menyelidiki dugaan adanya desa ‘siluman’ yang muncul untuk menerima kucuran dana desa. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah kabar desa fiktif itu ada di lapangan.
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman mengatakan pihaknya akan menggali informasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Laporan nantinya akan diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk ditindaklanjuti.
“Kami tim komunikasi kepresidenan tengah mengumpulkan informasi tentang apa yang berkembang,” kata Fadjroel di Jakarta, Kamis (7/11).
(Baca: Sri Mulyani Ungkap Desa Pengincar Anggaran Negara tapi Tak Berpenghuni)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan akan mengejar dan menangkap pelaku yang membentuk desa fiktif. Presiden juga mengatakan kejadian munculnya fenomena ini mungkin saja terjadi di wilayah Indonesia yang luas.
“Tetap kami kejar agar (pelaku) desa yang diduga fiktif tertangkap,” kata Jokowi, Rabu (6/11) kemarin.
Kabar adanya desa 'hantu' ini awalnya disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri menerima informasi adanya desa tidak memiliki penduduk, namun memanfaatkan transfer uang rutin dari pemerintah.
Sri juga akan memeriksa desa tak berpenghuni bersama Kementerian Dalam Negeri. Dalam penyelidikan tersebut, pemerintah akan mencari tahu prosedur penerimaan dana desa oleh wilayah tak berpenghuni tersebut dan menginvestigasi para pengurus desa.
“Kami akan lihat mekanisme pembentukan desa dan pengurusnya,” kata Sri Mulyani.
(Baca: Pemerintah Sudah Hentikan Dana untuk Empat Desa Siluman sejak 2017)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengatakan sempat ada empat desa tak berpenghuni yang menerima alokasi dana desa (ADD). Namun sejak tahun 2017 kucuran dana sudah dihentikan. Empat desa siluman terletak di Konawe, Sulawesi Tenggara, yakni desa Larehoma di Kecamatan Anggaberi, Wiau di Kecamatan Routa, Arombu Utama di Kecamatan Latoma.
"Kami sudah konfirmasi dengan Bupati, itu tidak digelontorkan kepada empat desa tadi," kata Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan.
