Berita Dana Desa Terkini - Info Pencairan Dana Desa Terbaru Hari ini

Pembangunan satu Kopdes Merah Putih akan menelan anggaran Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar yang akan menggunakan alokasi dana desa.

Presiden Prabowo Subianto mendesak penghematan besar dalam APBN 2025, menginstruksikan seluruh menteri dan kepala daerah untuk membatasi pengeluaran dan meningkatkan efisiensi anggaran.

Kemenkeu membantah kabar yang menyebutkan alokasi dana pendidikan Rp 665 Triliun masuk melalui dana desa.

Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, pemerintah telah mengucurkan Rp609,7 triliun Dana Desa untuk 75.265 desa. Berpotensi menimbulkan moral hazard.

Mantan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mengkritisi dana desa yang masuk dalam anggaran pendidikan. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR. Apa penjelasannya?

Dari total 791 kasus korupsi di Indonesia pada tahun lalu, 187 di antaranya atau setara 23,6% berada di sektor desa.

Pemerintahan Desa di Indonesia kini punya payung hukum baru. Apa saja poin penting Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa atau UU Desa yang baru diundangkan Presiden Jokowi?

Revisi UU Desa mengubah masa jabatan kepala desa dan besaran dana yang dikelola oleh masing-masing desa.

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjanjikan dana desa Rp 5 miliar per desa. Sementara Cawapres nomor urut 2 GIbran Rakabuming juga berjanji menaikkan dana desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberi lampu hijau kepada Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) terkait usulan menaikan dana desa menjadi Rp 5 miliar per tahun.

Usulan kenaikan dana desa diduga merupakan hasil transaksi politik untuk mengamankan jabatan para politisi.

Rapat Pleno Baleg DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menjadi RUU usulan inisiatif DPR. Apa saja poin yang disetujui?

DPR mengusulkan alokasi dana desa yang semula Rp1 miliar naik menjadi Rp2 miliar, sekaligus memperpanjang jabatan kepala desa menjadi 9 tahun.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pemerintah desa menganut asas yang berlaku. Berikut ini 11 asas penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai UU Desa.

Transfer ke daerah adalah dana dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah, serta antar daerah. Saat ini, terdapat 6 jenis dana transfer ke daerah.