Berita Dana Desa Terkini - Info Pencairan Dana Desa Terbaru Hari ini

Demo hari ini 8 Desember 2025, ribuan kepala desa menggelar aksi menolak aturan baru pencairan dana desa, dengan pengamanan ketat apparat.

Desa tidak lagi memiliki kebebasan otentik untuk menjalankan program inovasi dengan menggunakan dana desa di era pemerintahan Prabowo.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merancang strategi baru dengan mengalokasikan dana transfer desa ke saham BUMD, khususnya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dari 2027 hingga 2029.

Idealnya, koperasi dibentuk dari bawah, berdasarkan kesadaran masyarakat. Bukan diintervensi dari pemerintah.

Salah satu fokus penggunaan Dana Desa 2025 adalah untuk kegiatan adaptasi, mitigasi bencana alam serta perubahan iklim, dan pengembangan desa ramah lingkungan.

Kemendes PDT mengungkapkan banyaknya program prioritas yang menggunakan dana desa mengakibatkan penggunaan anggaran untuk pendidikan menjadi terbatas.

Pertemuan antara Menteri Desa Yandri Susanto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap banyak penyimpangan Dana Desa yang memerlukan tindakan hukum lebih lanjut.

Pembangunan satu Kopdes Merah Putih akan menelan anggaran Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar yang akan menggunakan alokasi dana desa.

Presiden Prabowo Subianto mendesak penghematan besar dalam APBN 2025, menginstruksikan seluruh menteri dan kepala daerah untuk membatasi pengeluaran dan meningkatkan efisiensi anggaran.

Kemenkeu membantah kabar yang menyebutkan alokasi dana pendidikan Rp 665 Triliun masuk melalui dana desa.

Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, pemerintah telah mengucurkan Rp609,7 triliun Dana Desa untuk 75.265 desa. Berpotensi menimbulkan moral hazard.

Mantan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mengkritisi dana desa yang masuk dalam anggaran pendidikan. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR. Apa penjelasannya?

Dari total 791 kasus korupsi di Indonesia pada tahun lalu, 187 di antaranya atau setara 23,6% berada di sektor desa.

Pemerintahan Desa di Indonesia kini punya payung hukum baru. Apa saja poin penting Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa atau UU Desa yang baru diundangkan Presiden Jokowi?

Revisi UU Desa mengubah masa jabatan kepala desa dan besaran dana yang dikelola oleh masing-masing desa.