Sri Mulyani Ungkap Desa Pengincar Anggaran Negara tapi Tak Berpenghuni
Menteri Keuangan Sri Mulyani akan melakukan investigasi atas munculnya sejumlah desa tak berpenghuni yang diduga mengincar aliran dana desa. Ia mengatakan baru mendapatkan laporan tersebut setelah pembentukan Kabinet Indonesia Maju.
"Nanti kami akan investigasi," kata Sri Mulyani di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (4/11).
Investigasi, menurut Sri Mulyani, akan dilakukan pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri. Dalam investigasi tersebut, pemerintah akan menyelidiki prosedur penerimaan dana desa oleh wilayah tak berpenghuni tersebut dan menginvestigasi para pengurus desa itu.
(Baca: Hingga September, Pemerintah Tambah Utang Rp 317,7 Triliun)
Ia menjelaskan, desa tak berpenghuni baru muncul setelah pemerintah mulai menyalurkan anggaran dana desa. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun mengaku belum mengetahui jumlah pasti dan lokasi desa tak berpenghuni itu.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017, jumlah desa di Indonesia mencapai 74.957 desa.
Selama ini, Kementerian Keuangan mengalirkan dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya, dana desa tersebut dipindahbukukan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).
Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap selama dua kali. Tahap pertama dilakukan paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60%. Sementara, tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%. Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD.
(Baca: Wamendes Berencana Libatkan Relawan Projo Jadi Pendamping Desa)
Pada tahun ini, Kementerian Keuangan mengalokasikan dana desa sebesar Rp 70 triliun. Hingga akhir September, realisasi dana desa mencapai Rp 44 triliun atau 62,8% dari target. Realisasi tersebut meningkat 16,09% dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama seperti tergambar dalam grafik di bawah ini.
