Jokowi Minta Peserta Kartu Prakerja Ikut Kursus Barista hingga Coding

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Happy Fajrian

12/11/2019, 15.49 WIB

Jokowi menginginkan agar keterampian tenaga kerja Indonesia bisa sesuai dengan kebutuhan usaha dan dunia industri.

kartu pra kerja, jokowi,
ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Ilustrasi, para pencari kerja mengunjungi pameran “Job Fair". Presiden Jokowi menginginkan penerima bantuan Kartu Pra-Kerja dapat memilih pelatihan sesuai peminatannya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi minta agar penerima Kartu Pra-Kerja nantinya dapat memilih langsung pelatihan atau kursus yang sesuai peminatannya. Hal ini dilakukan agar para penerima Kartu Pra Kerja bisa mengoptimalkan pelatihan kemampuannya.

"Misalnya barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, mungkin programming dan coding," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11).

Menurut Jokowi, pelatihan ini penting agar tenaga kerja di Indonesia dapat semakin produktif dan memiliki daya saing. Selain itu, pelatihan ini penting agar keterampilan para tenaga kerja bisa sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Dalam catatannya, 58% dari tenaga kerja di Indonesia merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah. "Oleh sebab itu, terkait dengan reformasi sistem pelatihan vokasi saya minta Kartu Pra Kerja ini segera bisa diimplementasikan tahun depan," kata Jokowi.

(Baca: Pemerintah Anggarkan Rp 56 Triliun Untuk Tiga Kartu Sakti Jokowi)

Jokowi menambahkan, pemilihan pelatihan bagi para penerima Kartu Pra Kerja bakal melalui platform digital yang telah disiapkan pemerintah. Dia berharap agar hal ini dapat dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta yang telah diprioritaskan.

Lebih lanjut, Jokowi meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut terlibat dalam melatih para penerima Kartu Pra Kerja. "Karena BUMN itu memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif. Saya sudah melihatnya beberapa," kata Jokowi.

Kepala Negara berharap agar Kartu Pra Kerja ini dapat diimplementasikan pada 2020. Saat ini, pemerintah masih terus menggodok konsep Kartu Pra Kerja.

Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 10 triliun untuk kartu ini dalam APBN 2020. Kartu ini ditargetkan untuk 2 juta peserta yang terdiri dari 1,5 juta peserta digital dan 500 ribu peserta reguler. "Betul-betul kita harapkan saat menginjak bulan Januari, program ini sudah mulai dijalankan," kata dia.

(Baca: Pakai Kartu Pra Kerja, Pengangguran Dapat Insentif Rp 500 Ribu Sebulan)

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyinggung soal Balai Latihan Kerja (BLK). Menurut Jokowi, porsi BLK saat ini tak perlu ditambah lagi. Melalui BLK yang sudah ada, dia meminta agar para pencari kerja dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat ditingkatkan kemampuannya melalui program reskilling dan upskilling.

"Kembali lagi ini tolong diberikan juga kepada swasta, BUMN, maupun BLK. Coba berbicara dengan swasta yang memang sudah berkecimpung di dunia ini," kata Jokowi.

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan anggaran untuk Kartu Pra Kerja pada 2020 untuk pelatihan, sertifikasi, insentif, dan pengisian survei berjenjang yang terbagi menjadi akses digital dan reguler dengan total Rp 7,81 triliun. Secara rinci, usulan anggaran Kartu Pra-Kerja dapat dilihat dalam databoks berikut ini.

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan