Inpres Sawit Berkelanjutan Diyakini akan Selesaikan Masalah Industri

Penulis: Rizky Alika

Editor: Happy Fajrian

28/11/2019, 21.46 WIB

Inpres bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun serta menyelesaikan masalah status dan legalisasi lahan kelapa sawit.

kelapa sawit, sawit berkelanjutan, inpres kelapa sawit berkelanjutan, ispo, sertifikasi sawit
ANTARA FOTO/FB Anggoro
Ilustrasi perkebunan kelapa sawit. Terbitnya Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan diyakini akan menyelesaikan berbagai masalah di industri sawit.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) Tahun 2019-2024. Pengusaha kelapa sawit pun optimistis permasalahan di industri sawit bisa terselesaikan.

"Tujuan dari Inpres ini bagus, baik untuk pendataan, infrastruktur, dan juga menyelesaikan berbagai permasalahan di industri sawit," kata Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono kepada Katadata.co.id, Kamis (28/11).

Dia pun berharap para menteri yang diberikan instruksi oleh Presiden dapat segera menyiapkan rencana aksinya. Dengan demikian, tujuan Inpres tersebut dapat terlaksana yakni meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, serta menyelesaikan masalah status dan legalisasi lahan.

Penerbitan Inpres juga bertujuan untuk mendorong pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan (EBT), serta meningkatkan diplomasi sawit, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

(Baca: Jokowi Teken Inpres Rencana Aksi Nasional Sawit Berkelanjutan)

Presiden telah mengamanatkan sejumlah menteri terkait, untuk membentuk tim nasional pelaksanaan RAN-KSB. Kemudian memperkuat data perkebunan kelapa sawit, meningkatkan akses pendanaan, peremajaan tanaman, hingga sosialisasi sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indoneia (Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO).

Selain Inpres, pemerintah juga bakal mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai ISPO. Salah satu aturan dalam Perpres tersebut yaitu petani wajib mengantongi sertifikat ISPO yang proses untuk mendapatkannya akan didukung pembiayaan dari pemerintah.

Kewajiban sertifikasi ISPO menjadi bukti bahwa produk kelapa sawit petani diolah secara berkelanjutan. Pemerintah berharap, Perpres mengenai kewajiban ISPO keluar dalam waktu dekat. 

Regulasi tersebut juga akan mengatur tentang masalah tumpang tindih lahan kelapa sawit yang terindikasi sebagai kawasan hutan, yang kerap menjadi alasan penggundulan hutan atau deforestasi.

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, terdapat 3,2 juta hektare lahan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, 735 ribu hektare dalam proses pelepasan.

(Baca: Asosiasi Menolak Aturan Petani Sawit Harus Bersertifikasi ISPO)

Reporter: Rizky Alika

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan