Pembebasan Lahan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum Tuntas

8 Desember 2019, 07:50

Pekerja menggunakan alat berat untuk menyelesaikan konstruksi jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung di CIbiru Hilir, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (26/11/2019). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung siap beroperasi sesuai rencana pada tahun 2021. Hingga awal November 2019, konstruksi pembangunan proyek kereta dengan jarak tempuh 142,3 km ini sudah mencapai 30 persen.

Proses pembebasan lahan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga kini belum tuntas. Masih ada puluhan bangunan milik warga di Kelurahan Halim, Jakarta Timur yang belum dibebaskan.

Perkembangan terbaru, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) melakukan pembayaran uang ganti rugi untuk pengadaan lahan yang berlokasi di lima kelurahan di Bandung, Jawa Barat, dan Jakarta. Dengan begitu, total pembebasan lahan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) telah mencapai 99,93%.

Expert PT KCIC S. Damanik mengatakan, ada 58 bangunan di Kelurahan Halim yang baru dibayarkan ganti ruginya. Bagaimanapun, pembebasan lahan di Halim baru mencapai 88% dari total 248 bangunan warga.

Artinya, masih ada sekitar 30 bangunan di Kelurahan Halim yang belum dibebaskan lahannya. "Sisanya 12% ditargetkan rampung pada akhir Desember 2019, akan langsung dilakukan serah terima secara paralel kepada pihak kontraktor," kata Damanik, dalam keterangan pers yang diterima Katadata.co.id, Sabtu (7/12).

(Baca: Baru 38%, Pembangunan Kereta Cepat Bandung Terhalang SUTET & Pipa Gas)

Sedangkan di wilayah Bandung, PSBI sudah melakukan pembayaran uang ganti rugi di lima kelurahan Kota Bandung.

Adapun proyek KCJB dibiayai modal yang disetor konsorsium perusahaan Tiongkok dan Indonesia serta dana pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Kereta cepat Jakarta-Bandung dibiayai modal yang disetor konsorsium perusahaan Tiongkok dan Indonesia serta dana pinjaman dari China Development Bank (CDB). Dari total pembiayaan proyek ini yang sebesar US$ 5,57 miliar atau setara dengan Rp 77 triliun, 25% merupakan modal konsorsium dari BUMN dan China. Sisanya dari pinjaman CDB.

Tiongkok sendiri akan menyuntikkan dana sebesar Rp 7,5 triliun atau 40% dari konsorsium ini, sedangkan 60% akan disetor oleh BUMN. Dari BUMN, total dana yang akan disuntikkan sebesar Rp 11,5 triliun hasil patungan dari Wika, PTPN VIII, Kereta Api Indonesia, dan Jasa Marga.

(Baca: Catatan dari Xinjiang (1): Kembalinya Kejayaan di Jalur Sutra)

Reporter: Fariha Sulmaihati

Editor: Pingit Aria