Mahfud MD Klaim Pemerintahan Jokowi Tak Pernah Langgar HAM
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengklaim pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi tak pernah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Mahfud, peristiwa yang banyak terjadi saat ini merupakan konflik antar warga.
Mahfud mengatakan konflik antar warga tak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dalam terminologi hukum. Hal tersebut, lanjutnya, masuk dalam kasus kriminal.
“Sekarang (pelanggaran HAM) yang dilakukan pemerintah langsung kan enggak ada. (Kalau) antar rakyat banyak,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12).
Meski demikian, Mahfud menilai pemerintah punya tugas menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu. Dia mencatat ada 12 kasus pelanggaran HAM yang terstruktur dan sistematis. “Yang ini mau diselesaikan melalui KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi),” kata Mahfud.
(Baca: Bentuk KKR, Mahfud MD Bakal Undang Keluarga Korban Pelanggaran HAM)
KKR akan berangkat dari konsep yang telah lama dicanangkan pemerintah. Sehingga Pemerintah hanya merevisi sedikit aturan terkait KKR.
Pemerintah pun membentuk tim khusus unutk menyusun Rancangan Undang-undang KKR. "Ada kandidat timnya nanti. Kalau menteri sendiri enggak sempat,” kata Mahfud.
Klaim Mahfud ini berbeda dengan laporan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 16 LBH Indonesia pada Oktober 2019. Mereka mencatat setidaknya terdapat 78 kasus mayor yang terjadi sepanjang tahun ini.
Dari 78 kasus tersebut, tercatat ada paling sedikit 6128 orang korban. Dari jumlah itu, 51 orang di antaranya meninggal dunia. Sementara, 324 orang di antaranya merupakan korban dengan kategori anak.
(Baca: Mahfud Sebut Pemerintah Bakal Prioritaskan Penyelesaian Kasus HAM)
