Kejaksaan Ungkap Alasan Kasus HAM Lama Belum Diproses
Oleh Tri Kurnia Yunianto, 29 Juni 2020
Kejaksaan Agung menyebut Komnas HAM hanya memberikan berkas dalam bentuk foto copy yang tak dapat dijadikan dasar sebagai pembuktian untuk pemeriksaan awal
HAM: Berita Hak Asasi Manusia Terkini - KOMNAS HAM
Hak Asasi Manusia (HAM)
-
Kedubes Belanda Jelaskan Keberadaan Diplomat dalam Kasus Ravio Patra
Saat polisi hendak menangkap, Ravio masuk ke dalam mobil seorang diplomat Kedubes Belanda.
-
Tunda Pengumuman, Kejagung Teliti Ulang Laporan Komnas HAM Soal Paniai
Kejaksaan Agung berharap proses pendalaman rampung dalam waktu dekat.
- Nasional
Mahfud MD Jamin Pemerintah Usut Dugaan Pelanggaran HAM di Paniai
- Nasional
Komnas HAM Bersiap Bawa 12 Kasus HAM ke Mahkamah Internasional
-
27 Jan 2020
NasionalKomnas HAM Kritik Rencana Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Komnas HAM khawatir pembentukan Dewan Keamanan Nasional dapat membatasi hak warga.
-
21 Jan 2020
NasionalTak Selesaikan Kasus Semanggi, DPR Kritik Kejaksaan Agung DPR menilai Kejaksaan Agung jalan di tempat dalam mengusut pelanggaran HAM di masa lalu.
-
27 Des 2019
NasionalMahfud Jelaskan Jalur Penyelesaian 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Mahfud menyatakan tidak ada kecenderungan jalur penyelesaian lewat nonyudisial atau di luar pengadilan.
-
-
20 Des 2019
InternasionalIsu-isu Konflik di Muslim Summit dan Kecaman Anggota OKI Mahathir menepis kecaman Arab Saudi yang menyebut Muslim Summit di Kuala Lumpur sebagai upaya untuk membentuk blok baru di luar OKI.
-
11 Des 2019
NasionalFoto: Ada Munir, Wiji Thukul, hingga Marsinah di Hari HAM Sedunia Dalam peringatan hari HAM Sedunia, para pengunjuk rasa menuntut pemerintah membongkar dan menyelesaikan kasus-kasus berat pelanggaran hak asasi manusia.
-
11 Des 2019
NasionalMahfud MD Akui Sulit Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu Pemerintah kesulitan mencari saksi-saksi yang masih hidup untuk memberikan keterangan terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu.
-
11 Des 2019
NasionalBentuk KKR Tuntaskan Kasus HAM, Pemerintah Minta Saran Ahli dari AS Profesor dari AS akan memberi masukan apakah pembentukan KKR tepat dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu
