Selain UEA, Ini Investor yang Tertarik Tanam Modal di Ibu Kota Baru

Penulis: Sorta Tobing

13/1/2020, 15.04 WIB

Presiden Jokowi sempat meminta Putra Mahkota UEA Mohamed Bin Zayed menjadi dewan pengarah dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.

ibu kota baru, abu dhabi, dewan pengarah ibu kota baru, jokowi, luhut binsar pandjaitan, softbank, putra mahkota uea
ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY
Ilustrasi lahan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed Bin Zayed menyatakan keinginannya terlibat dalam proyek pembangunan ibu kota baru Indonesia.

Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed Bin Zayed menyatakan keinginannya untuk terlibat dalam proyek pembangunan ibu kota baru Indonesia. Keterlibatan ini nantinya akan memakai skema sovereign wealth fund (SWF) alias dana abadi.

“Jadi, dengan sovereign wealth fund ini Putra Mahkota memberikan komitmen akan masuk ke dalamnya (proyek ibu kota baru),” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers di Emirates Palace Abu Dhabi, Minggu malam (12/1).

Keinginan UEA untuk terlibat pembangunan ibu kota ini disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Putra Mahkota. Presiden bahkan meminta Putra Mahkota menjadi dewan pengarah dalam pembangunan ibu kota baru.

“Sempat terucap, nilainya akan terbesar dibandingkan IDFC maupun Softbank, dan lain-lain,” ucap Luhut.

(Baca: Jokowi Bakal 'Pamer' Rencana Bangun Ibu Kota Baru di Abu Dhabi)

IDFC atau International Development Finance Corporation merupakan lembaga keuangan asal Amerika Serikat. Pada Jumat lalu, lembaga ini menawarkan investasi miliaran dolar AS untuk mendanai pembangunan di Indonesia, termasuk bidang teknologi, infrastruktur, dan kesehatan.

"(Nilai investasinya) miliaran dolar. Kami akan menyusun daftar investasi potensial apa saja," kata CEO International Development Finance Corporation (IDFC) Adam Boehler di Kompleks Istana, Jakarta.

Softbank juga menyatakan minatnya berinvestasi di ibu kota baru. “Konsep kota pintar dengan teknologi terbaru, kota hijau, pengembangan artificial intelligence, itu kami tertarik mendukung,” kata Presiden Softbank Masayoshi Son.

Sampai sekarang belum ada keputusan berapa nilai investasi yang akan dikucurkan perusahaan investasi multinasional asal Jepang tersebut. Luhut sempat menyebut angkanya di US$ 100 juta, namun pihak Softbank membantahnya.

(Baca: Luhut: Uni Emirat Arab Tertarik Investasi di Ibu Kota Baru dan Aceh)

Investasi Ibu Kota Baru Melalui SWF

IDFC, menurut Luhut, juga tertarik bergabung dalam SWF antara Indonesia dan Abu Dhabi. "Pendekatan kita sangat fleksibel untuk pembangunan dan terawasi dengan baik," ujar dia. 

SWF merupakan lembaga finansial yang dimiliki oleh negara untuk mengumpulkan dana publik dan menginvestasikannya ke aset-aset yang lebih luas dan beragam. Tujuannya, untuk mendapatkan pengembalian keuntungan yang lebih besar.

UEA berkomitmen membantu Indonesia dalam menyiapkan regulasi terkait SWF. Pada 10-11 Februari nanti, sejumlah negara akan berkumpul untuk mendiskusikan investasi ke negara ini. “Mereka akan masuk ke Indonesia melalui SWF,” ucap Luhut.

Pemerintah juga akan menyiapkan regulasi dan peraturan terkait yang ramah investor. Bahkan Abu Dhabi akan menyewa pengacaranya untuk memastikan apakah aturan di Indonesia sudah investor friendly.

(Baca: Kunjungi Abu Dhabi, Jokowi Borong 16 Komitmen Investasi Rp 319 Triliun)

Luhut memastikan cara ini bukan berarti membuat UEA menjadi pemimpinnya. “Putra Mahkota melalui adiknya mengingatkan, pokoknya yang lead harus Indonesia. Mereka akan bantu,” katanya.

Jokowi pada akhir Agustus lalu memutuskan ibu kota baru akan berlokasi di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Luas dua kabupaten di Kalimantan Timur  itu jauh lebih besar dari Jakarta. Seperti terlihat dari grafik Databoks di bawah ini, Kutai Kartanegara memiliki luasan terbesar, yaitu 2,6 juta hektare.

Total dana pemindahannya sekitar Rp 486 triliun. Sebanyak 54,6% dari total dana ini atau Rp265,2 triliun akan dipenuhi melalui KPBU (Kerja Sam Pemerintah dan Badan Usaha).

Lalu, pihak swasta akan berkontribusi sekitar 26,2%. Sisanya, 19,2% atau sekitar Rp 93,5 triliun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN.

 

 

Reporter: Rizky Alika dan Antara

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan