Pernah Langgar Aturan, Maxim Ingin Tarif Ojol Diatur per Provinsi
Aplikator asal Rusia, Maxim, sempat melanggar aturan soal tarif ojek online karena memberikan tarif yang lebih murah ketimbang kompetitornya, Gojek dan Grab. Setelah patuh terhadap aturan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) soal tarif sejak Rabu (22/1), kini perusahaan ingin tarif ojek online diatur per provinsi.
Direktur Pengembangan Maxim Indonesia Dmitry Radzun mengatakan, perusahaan mendukung penuh agar penetapan tarif ojek online dapat ditinjau kembali. Sebab, menurut perusahaan, tarif yang berlaku saat ini dinilai tinggi dan tidak mempertimbangkan kemampuan masyarakat di setiap daerah.
Dmitry mengatakan, seharusnya besaran tarif dapat mencapai konsensus yang seimbang antara kepentingan aplikator, kebutuhan pengemudi, dan kemampuan masyarakat.
"Menurut kami, tindakan yang paling adil adalah menyesuaikan tarif minimal ojek dengan upah minimum regional untuk setiap provinsi," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (29/1).
(Baca: Kominfo Ancam Nonaktif Aplikasi, Maxim Sesuaikan Tarif Ojek Online)
Dia menjelaskan, penetapan tarif berdasarkan zonasi dapat menimbulkan kesenjangan daya beli. Contohnya, upah minimum resmi di Kalimantan Timur yakni Rp 2.981.378,72, sedangkan di Nusa Tenggara Timur Rp 1.945.902. Namun dua provinsi ini masuk ke dalam zona tiga dengan biaya perjalanan minimal Rp 7.000.
"Padahal penghasilan dan daya beli masyarakat di provinsi tersebut berbeda, sehingga biaya perjalanan tidak dapat disamaratakan," ujar Dmitry.
Sehingga, Maxim ingin memberikan peluang usaha yang menguntungkan bagi para mitra pengemudi, salah satunya dengan memberikan potongan komisi yang rendah yakni antara 10 - 11%.
