Pengemudi Minta Status Ojek Online Dilegalkan ke DPR
Gabungan Aksi Roda Dua atau Garda menyambangi komisi V DPR guna meminta kejelasan terkait legalitas atau payung hukum ojek online. Hinga kini, kendaraan roda dua belum ditetapkan sebagai bagian dari angkutan umum.
Ketua Presidium Garda Igun Wicaksono menjelaskan status angkutan roda dua yang hingga kini belum menjadi bagian dari angkutan umum berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Padahal, legalitas ojek sebagai angkutan umum dibutuhkan agar para pengemudi ojek online mendapatkan hal lebih baik.
"Kami harap, dengan adanya legalitas tersebut maka kami bisa mendapatkan perlindungan secara hukum dari negara," ujar Igun dalam rapat dengar pendapat di DPR, Selasa (21/1).
Ketua Gabungan Admin Shelter Pengemudi Ojek Online Lampung Miftahul Huda juga mengatakan, tidak adanya legalitas yang jelas menghambat hak-hak para mitra pengemudi ojek online.
"Kami merasa tanpa ada legalitas yang jelas, aplikator dapat membuat kebijakan tanpa pembelaan apapun dari kami," ungkap dia.
(Baca: DPR Akan Telusuri Pajak Pengemudi Ojek Online Gojek dan Grab)
Ia menjabarkan terdapat sejumlah masalah yang masih harus dihadapi ojek online akibat ketidakjelasan payung hukum tersebut. Pertama, terkait tarif yang meski sudah diatur oleh Kementerian Perhubungan, masih dilanggar oleh sejumlah aplikator.
