BPS Catat Produksi Beras 2019 Turun 7,75% Imbas Kemarau Panjang
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras sebesar 31,31 juta ton sepanjang 2019, turun 7,75% dari produksi tahun sebelumnya yang sebanyak 33,94 juta ton. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, penurunan produksi beras terjadi karena turunnya hasil panen.
BPS mencatat luas panen padi pada 2019 mencapai 10,68 juta hektare, turun 6,15% dibandingkan tahun sebelumnya 11,38 juta hektare. Alhasil, produksi gabah kering giling (GKG) hanya mencapai 54,6 juta ton, turun 7,76% dibandingkan 2018 sebesar 59,2 juta ton. Maka itu, produksi beras turun.
"Secara keseluruhan produksi padi 2019 lebih rendah dibandingkan 2018 karena cuaca," kata dia dalam acara Rilis Data Luas Lahan Baku Sawah 2019 Kerangka Sampel Area Padi 2019 di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (4/2). Faktor cuaca yang dimaksud yakni kemarau panjang dan banjir.
(Baca: Harga Beras di Tingkat Penggilingan Periode Januari 2020 Naik)
Ia menjelaskan, penurunan produksi GKG terjadi hampir di seluruh provinsi, kecuali Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Yogyakarta, Bengkulu, Papua, Bangka Belitung, Papua Barat, dan Kepulauan Riau.
Saat produksi GKG mengalami penurunan, harga gabah mengalami peningkatan. Kenaikan harga gabah terjadi mulai Mei 2019 hingga mencapai puncak tertingginya pada Desember 2019 sebesar Rp 5.775/kilogram.
Di tengah kondisi tersebut, Suhariyanto mengatakan stok beras masih mengalami surplus sebesar 1,53 juta ton pada 2019. Hal tersebut menyebabkan harga beras stabil.
Namun, ia meminta Kementerian Pertanian untuk memperhatikan pergerakan produksi beras provinsi dan kabupaten/kota. Ini untuk terus memastikan ketersediaan pasokan beras. Apalagi, tengah terjadi pergeseran waktu panen.
(Baca: Imbas Cuaca Ekstrem, Harga Cabai Tembus Rp 95 Ribu/kg)
Pada 2018, puncak panen terjadi pada Maret dengan produksi GKG mencapai 9,68 juta ton. Sedangkan pada 2019, puncak panen terjadi pada Maret dan April dengan produksi GKG masing-masing sebesar 9,17 juta ton dan 2019 sebesar 8,94 juta ton.
"Komunikasi yang efektif dari pusat dan daerah menjadi kunci yang harus diperhatikan dari waktu ke waktu," kata dia. Selain itu, kolaborasi antarkementerian/lembaga juga harus ditingkatkan untuk mendorong sektor pertanian Indonesia.
