Berkantor di Natuna, Terawan Tetap Rapat dengan Jokowi di Jakarta
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dipastikan tetap akan rutin menghadiri rapat dengan Presiden Joko Widodo meski berkantor sementara di Natuna. Selama dua pekan ini, Terawan berpindah kantor ke salah satu Pulau Terluar di Indonesia itu guna mengawasi proses transit observasi pada 238 WNI yang dievakuasi dari Wuhan, Tiongkok terkait wabah virus corona.
"Beliau (Terawan) harus datang ke Jakarta karena beliau harus menjelaskan mengenai situasinya kepada Presiden dan kepada menteri maupun lembaga terkait," ujar Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman di Jakarta, Rabu (5/2).
Hal ini sebagaimana dilakukan Terawan ketika ada rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2). Jokowi menggelar rapat terbatas tersebut untuk membahas antisipasi atas dampak penyebaran virus corona.
(Baca: Virus Corona Tekan Ekonomi Tiongkok, Dunia Waspadai Perlambatan Global)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya menyebut Terawan berkantor di Natuna sebagai bentuk jaminan pemerintah bahwa penanganan WNI dari Wuhan dilakukan dengan aman. Hal ini menyusul adanya protes dari warga Natuna terkait dipilihnya lokasi obervasi 238 WNI di wilayah mereka.
Sementara itu, pemerintah beralasan Pangkalan Militer Natuna dipilih sebagai lokasi karantina karena memiliki fasilitas rumah sakit yang dikelola TNI. Pangkalan ini juga memiliki mess atau asrama yang mampu menampung hingga 300 orang dengan fasilitas dapur lapangan dan tempat untuk mandi cuci kakus atau MCK yang memadai.
(Baca: Dikritik Dubes Tiongkok soal Larangan Impor, Ini Jawaban Istana)
Adapula landasan pacu pesawat tak jauh dari lokasi tersebut. Lokasi Pangkalan Militer juga cukup jauh yakni sekitar 6 km dari pemukiman penduduk. Selain itu terdapat dermaga dalam jarak 5 km dari lokasi.
Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan wabah virus corona sebagai kondisi darurat global. Lebih dari 400 orang meninggal dunia dan 20 ribu kasus infeksi virus tersebut yang sebagian besar berada di Provinsi Hubei, Tiongkok. Pusat yang merupakan lokasi WNI yang dievakuasi.
