100 Hari Pemerintahan, Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, Ma’ruf Rendah
Survei Indobarometer mengungkapkan, 70,1% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja 100 hari di periode kedua Presiden Joko Widodo. Sedangkan, tingkat kepuasan terhadap Wakil Presiden Ma’ruf Amin jauh di bawahnya.
Qodari mengatakan, ada empat alasan yang membuat masyarakat merasa puas atas kinerja pemerintahan Jokowi pada awal masa pemerintahannya yang kedua ini. Keempatnya adalah kerja nyata, ketegasan, pengalaman, dan keberanian yang ditunjukan oleh Jokowi.
Angka kepuasan publik yang diraih Jokowi selama 100 hari pertama di periode keduanya mengalami peningkatan jika dibanding survei 2015 lalu. Pada 100 hari pertama di periode pertamanya itu, kepuasan publik pada Jokowi hanya 57,5%.
Sedangkan, tingkat kepuasan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berada jauh di bawah Jokowi. Tingkat kepuasan publik pada Wapres Ma'ruf Amin hanya 49,6%. Sedangkan masyarakat yang tidak puas dengan Wapres Ma'ruf Amin ada 37,5%.
"Kalau sebelumnya selisih (Presiden dengan Wapres) tidak sejauh itu. Perlu ada evaluasi. Perubahan performa," kata kata Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari di Jakarta pada Minggu (16/2).
(Baca: Ibu Kota Negara Pindah, Investor Incar Gedung DPR hingga Kantor Nadiem)
Sebelumnya, pada periode pertama Jokowi, Wapresnya yaitu Jusuf Kalla mendapatkan tingkat kepuasan publik sebesar 53,3% dan tidak puas sebanyak 38,8%.
Di posisi menteri, Indobarometer mencatat, Menteri Pertahanan Prabowo menjadi menteri dengan tingkat kepuasan publik paling tinggi dengan 18,4%. Jumlah itu mengalahkan Sri Mulyani di posisi kedua sebesar 10,6%, Erick Thohir di posisi ketiga sebesar 8,2%, dan Mahfud MD di posisi keempat sebesar 7,9%.
Bagaimanapun, Indobarometer mencatat ada tiga masalah penting yang membuat masyarakat resah. “Ketika ditanya isu yang menjadi masalah di periode Jokowi, ekonomi, pengangguran, dan harga mahal," ujar Qodari.
Ia merinci, masalah perekonomian secara umum dikeluhkan sebanyak 32,1% responden. Kedua, masalah lapangan pekerjaan yang menjadi perhatian 15,8% responden. Kemudian, masalah harga bahan pokok yang dikeluhkan 11,3% responden.
Indobarometer melakukan survei di seluruh provinsi dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden. Waktu pengumpulan data dilakukan pada 9 sampai 15 Januari 2020 dengan melakukan wawancara dan kuisioner.
Politisi PDIP Rokhmin Dahuri mengatakan sejauh ini kebijakan yang diluncurkan Jokowi sudah tepat. "Kami sangat beruntung kepuasan publik 70,1%. Dengan gabungnya Partai Gerindra bisa tambah kepuasan publik," ujarnya.
(Baca: Sertifikasi 15 Ribu Bidang Tanah Milik Negara, Terbanyak di Kalimantan)
Di sisi lain, politisi PKS yang merupakan oposisi Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, tingkat kepuasan publik tergantung juga pada literasi masyarakat. Meskipun kepuasan publik sampai 70,1%, namun ia menilai masih banyak persoalan yang belum diselesaikan di era Jokowi ini.
"Kalau kebijakan ekonomi yang didorong mestinya investasi dan ekspor. Tapi kan masih banyak impor. Ada juga potensi penurunan daya beli dengan kasus kenaikan iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan)," tuturnya.
