Pemerintah Cari Solusi Penghentian Sementara Umrah ke Arab Saudi
Sejumlah menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin menggelar rapat koordinasi (rakor) merespons kebijakan pemerintah Arab Saudi terkait penghentian sementara ibadah umrah untuk mencegah penyebaran virus corona. Adapun rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Muhadjir Effendy.
Rakor yang digelar di Kantor Menteri PMK tersebut bertujuan membahas langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah terkait dampak kebijakan pemerintah Arab Saudi terhadap para WNI atau jamaah umrah Indonesia.
(Baca: Jokowi Hargai Keputusan Arab Saudi Setop Sementara Ibadah Umrah & Haji)
Rapat digelar tertutup dengan mengundang beberapa menteri seperti Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
"Kita akan membahas berkaitan dengan kegiatan Pemerintah Arab Saudi untuk menangguhkan atau memberhentikan sementara perjalan umrah dari beberapa negara termasuk Indonesia," kata Muhadjir saat membuka rapat di Jakarta, Kamis (27/2).
Menurut dia, dalam lima tahun terakhir jumlah jamaah haji dan umrah dari Tanah Air terus meningkat, Jumlah jamaah periode 2018- 2019 sebanyak 974 ribu, melonjak dibandingkan tahun sebelumnya 640 ribu jamaah. Oleh sebab itu, adanya larangan tersebut dikhawatirkan berdampak besar terhadap masyarakat jika tak ditangani serius oleh pemerintah.
"Untuk hal tersebut kami mohon dari Kementerian terkait menyampaikam pandangan agar kita mengambil sikap resmi," kata dia.
Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara kedatangan jamaah umrah ke Tanah Suci, Mekkah. Mulai Kamis (27/2), Arab Saudi tak lagi melayani visa umrah dan visa lainnya.
