Kolaborasi Data Berguna Untuk Kembangkan Ekonomi Lestari
Data menjadi komponen utama dalam pengembangan ekonomi lestari. Penggunaan data akan membantu pembuatan program dan kebijakan ekonomi lestari dalam menyeimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Head of Government Relations and Business Development Qlue Smart City Jan Ramos Pandia mengatakan masyarakat merupakan sumber data paling valid.
“Tapi harus terstruktur dan harus kita arahkan bahwa data ini bermanfaat bagi pemerintah, kemudian pemerintah dapat mengambil langkah terhadap data tersebut,” kata Jan dalam acara Lestari Talk 2020 di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (27/2).
(Baca: East Ventures Lirik Peluang Investasi pada Proyek Ramah Lingkungan)
Melalui aplikasi Qlue, misalnya, masyarakat dapat melaporkan masalah yang ada di sekitarnya dengan mengambil foto dan mengunggahnya ke aplikasi tersebut. Setelah itu, pelapor diminta memilih label yang berkaitan dengan masalah yang dilaporkan. Langkah ini dilakukan untuk mengelompokkan data sebelum dikirim ke pemerintah setempat.
Selain itu, Qlue memiliki dua fitur yang mendukung keabsahan data. Pertama, geotagging yang menunjukkan lokasi pasti dari laporan yang masuk. Kedua, time sign yang memperlihatkan kapan laporan diterima dan sudah berapa lama laporan itu masuk di aplikasi.
“Jadi, sebuah laporan bisa langsung masuk ke pihak yang bersangkutan dan pihak tersebut tidak ragu, ini benar atau tidak datanya,” ujar Ramos.
(Baca: BKPM Dukung Konsep Ekonomi Lestari untuk Genjot Investasi Berkualitas )
Meski begitu, masih banyak data yang perlu dikumpulkan dari masyarakat. Trase (Transparency for Sustainable Economies), yang memetakan rantai pasok komoditas dari negara penghasil ke penerima, menghitung kontribusi minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) Kabupaten Siak, Riau yang sebesar US$ 416 juta pada 2015. Namun, hasilnya belum terdistribusikan dengan baik pada para petani lewat bantuan koperasi.
“Dengan uang sebanyak itu, harusnya ada bantuan yang turun ke petani lewat koperasi. Tapi, dari sampel 1.200an petani, baru 6% yang datanya terorganisir,” kata Lead National Consultant Trase Giorgio Budi Indrarto.
Kolaborasi data antara masyarakat dan pemerintah dapat mendukung pelaksanaan ekonomi lestari. Konsep ini pun tak hanya meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan efisiensi anggaran kabupaten, tetapi juga mengurangi kemiskinan dan pengangguran, lalu bergerak menuju nol deforestasi serta degradasi lahan dan gambut.
Ekonomi lestari telah diterapkan di sejumlah kabupaten melalui Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), yaitu forum kolaborasi yang dibentuk dan dikelola pemerintah kabupaten untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Pembangunan tersebut dilakukan dengan bisnis dan investasi lestari, mendorong inovasi masyarakat dalam mendukung visi kabupaten hijau, dan memetakan kebijakan yang berpotensi mendatangkan insentif dalam kerangka nasional.
(Baca: Kejar Target EBT, Kementerian ESDM Dorong Industri Gunakan Panel Surya)
