Kadin Sebut Virus Corona Tak Pengaruhi Perjanjian Dagang Internasional
Kamar Dagang dan Industri Indonesia optimistis virus corona tak berdampak pada penyelesaian sejumlah perundingan perjanjian dagang internasional. Pasalnya, perjanjian tersebut dibuat dengan alasan strategis dan berlaku jangka panjang.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W Kamdani mengatakan wabah covid-19 tak akan mempengaruhi penyelesaian perundingan perdagangan internasional. Dampak terburuk yang dapat diciptakan wabah ini, menurut dia, hanya mengubah proses negosiasi menjadi secara virtual dan penundaan penandatangan kesepakatan.
"Sampai kondisi cukup kondusif bagi para kepala negara yang menandatangani bisa bertemu," kata Shinta kepada Katadata.co.id, Senin (9/3).
Perundingan perdagangan internasional membutuhkan waktu yang cukup lama agar berdampak pada ekonomi. Setelah kondisi dunia kembali pulih dan kondusif dari virus corona, transaksi perdagangan internasional diperkirakan akan kembali bergairah.
(Baca: Sri Mulyani Proyeksi Defisit APBN Tahun Ini Bengkak Efek Virus Corona)
Selama kepentingan ekonomi atau politik Indonesia dan negara-negara partner dagang tetap kuat, maka perjanjian tersebut menguntungkan para pihak yang terlibat dalam jangka menengah atau panjang. "Dampak ekonominya akan tetap terlihat meskipun sekarang kita kena wabah. Perundingan perdagangan dilakukan untuk memberikan kita keuntungan di masa mendatang, bukan di saat ini," kata dia.
Sebelumnya, perundingan dagang Indonesia dengan Uni Eropa terpaksa ditunda dan djadwalkan ulang akibat perkembangan virus corona.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Iman Pambagyo mengatakan European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) seharusnya digelar pekan depan di Bali. Namun hal tersebut tak bisa dilakukan lantaran delegasi Uni Eropa berhalangan karena kekhawatiran terkait penyebaran wabah tersebut.
(Baca: Protokol Penanganan Virus Corona di Bandara dan Pelabuhan)
Perundingan I-EU CEPA telah memasuki putaran ke-9 pada Desember 2019. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas tentan pentingnya minyak kelapa sawit bagi Indonesia.
RI dan Uni Eropa telah membuka opsi pertemuan dilakukan di Indonesia atau di Benua Biru. Kedua pihak juga sepakat pertemuan sejumlah kelompok kerja dilakukan melalui konferensi video, meski belum jelas kapan pelaksanaannya.
"Tapi mereka tidak bisa datang," kata dia saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/3).
