Pemerintah Siapkan Bantuan Agar Pekerja Informal Tak Mudik saat Corona
Pembatasan aktivitas untuk mencegah penyebaran virus corona membuat penghasilan para pekerja informal di Jakarta turun drastis sehingga memilih mudik ke kampung halaman. Menyikapi kondisi ini, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk menyiapkan bantuan bagi para pekerja tersebut.
"Presiden meminta dilakukan kajian kembali bagaimana mitigasi dari sisi ekonomi khususnya kepada masyarakat yang terdampak, karena sebagian besar yang mudik ini adalah pekerja sektor informal yang kehilangan pendapatannya di Jakarta," kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi melalui siaran pers, Senin (30/3).
Pemerintah sebelumnya mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan kebijakan pembatasan sosial dan bekerja dari rumah untuk mudik. Kegiatan tersebut berpotensi meningkatkan risiko penyebaran virus corona ke wilayah lain.
Jodi menjelaskan beberapa kementerian kini telah melakukan kajian untuk menentukan kebijakan lanjutan demi mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan baru akan diputuskan dalam waktu dekat guna mencegah aktivitas mudik yang meningkat mendekati Ramadan dan Idul Fitri.
"Kajian diharapkan selesai dalam dua hari dan Presiden akan memutuskan," kata dia.
(Baca: Menebar Bantuan Tunai di Masa Ekonomi Sulit Pandemi Corona)
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono sebelumnya menjelaskan pemerintah berencana memberikan bantuan kepada para pekerja informal dan UMKM. Bantuan langsung tunai akan diberikan menggunakan skema kartu prakerja.
Rencananya, besaran bantuan tersebut mencapai Rp 1 juta dan tambahan insentif Rp 1 juta per bulan selama empat bulan. Dengan demikian, total bantuan mencapai Rp 5 juta.
Selain itu, pemerintah juga berencana memberikan bantuan tunai kepada sekitar 2,5 juta rumah tangga miskin. Pada tahap awal, bantuan akan diberikan pada 15,2 juta rumah tangga yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan pangan nontunai.
