Tak Berutang Atasi Corona, Pemerintah Bisa Potong Gaji & Geser Proyek

Image title
30 Maret 2020, 14:49
corona, anggaran, potong gaji pejabat
ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nym/foc.
Sejumlah warga antre mendapatkan cairan disinfektan untuk cegah corona di kantor BPBD Tabanan, Bali, Minggu (29/3/2020).

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan penanganan pandemi virus corona atau Covid-19 di Indonesia membutuhkan stimulus fiskal hingga Rp 1.000 triliun. Stimulus tersebut dapat berupa bantuan untuk pekerja sektor informal, dana kesehatan dan stimulus ke perekonomian secara total.

Peneliti Indef Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah dapat menggeser beberapa anggaran tanpa perlu menambah utang baru. Dia menyebut pemerintah dapat merealokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur dan penundaan pemindahan ibu kota, hingga memotong gaji para pejabat.

Advertisement

"Penundaan proyek infrastruktur dapat menghemat APBN Rp 423 triliun, belum termasuk penundaan proyek pemindahan ibu kota baru sebanyak Rp 466 triliun," kata Bhima kepada Katadata.co.id, Senin (30/3).

(Baca: Jakarta Lockdown, Penghasilan Warga Berpotensi Hilang hingga Rp 72 T)

Selain penundaan proyek infrastruktur, Bhima menilai pemerintah memiliki sumber dana tambahan lainnya berupa pemotongan 20% alokasi anggaran kementerian dan lembaga yang dapat menghemat Rp 377 triliun.

Di samping itu pemerintah dapat memotong gaji dan tunjangan pejabat negara, anggota DPR, direksi dan komisaris BUMN serta menaikkan belanja pajak. "Potong gaji dan tunjangan pejabat, anggota DPR, direksi serta komisaris BUMN akan mendapat Rp 2,65 triliun. Kemudian naikkan belanja pajak ke Rp 300 triliun," kata dia.

Halaman:
Reporter: Tri Kurnia Yunianto
Editor: Yuliawati
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement