Jokowi Minta Bansos Libatkan Pemerintah Desa agar Tepat Sasaran
Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta agar berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk menangkal dampak pandemi corona bisa betul-betul tepat sasaran.
Oleh karena itu Jokowi ingin jajarannya mendata kelompok penerima manfaat berbagai bantuan sosial tersebut hingga berdasarkan nama dan alamat (by name by address), dengan melibatkan rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), pemerintah desa, dan pemerintah daerah.
"Sehingga bantuan ini betul-betul bisa tepat," ujarnya saat membuka rapat terbatas melalui video conference dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (7/4).
Kepala Negara juga meminta agar penyaluran berbagai bantuan sosial yang ada bisa dilakukan secepat mungkin. Dia ingin agar mekanisme jaring pengaman sosial bisa efisien.
(Baca: Jokowi Teken Perpres Perubahan Postur APBN 2020 untuk Atasi Corona)
Jokowi tak ingin penyaluran berbagai bantuan sosial tersebut justru menyulitkan masyarakat. "(Mekanisme jaring pengaman sosial) menggunakan cara yang praktis, tidak berbelit-belit," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi ingin mekanisme jaring pengaman sosial bisa melibatkan sektor UMKM, pedagang sembako di pasar, hingga transportasi ojek.
Dengan demikian, pemberian berbagai bantuan sosial juga bisa menggerakkan berbagai sektor usaha tersebut. "Sehingga bersama-sama dengan kita juga ekonomi di bawah ikut bergerak," kata Jokowi.
Adapun, Jokowi menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah. Dana tersebut salah satunya untuk memperluas jumlah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari 9,2 juta orang menjadi 10 juta orang.
(Baca: Ikuti Anjuran WHO, Jokowi Wajibkan Penggunaan Masker di Luar Rumah)
