Pemerintah Catat 1,65 Juta Pekerja Terkena PHK Akibat Pandemi Corona
Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, ada 1,65 juta orang yang tidak bekerja akibat pandemi corona. Menurut Doni, mereka terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terpaksa dirumahkan akibat banyak sektor usaha yang tertekan.
Hal tersebut diketahui berdasarkan laporan sejumlah menteri saat rapat terbatas melalui video conference, Senin (13/4). "Terdapat 1,65 juta warga negara kita yang telah mendapatkan PHK," kata Doni.
Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar bantuan sosial, khususnya Kartu Prakerja segera disalurkan pekan ini. Kartu Prakerja bakal diberikan kepada 5,6 juta orang dengan anggaran Rp 20 triliun.
(Baca: Marak PHK Akibat Pandemi, Buruh Desak Pemerintah Turunkan Harga BBM)
Penerima Kartu Prakerja tak hanya masyarakat yang terkena PHK, namun juga para pekerja informal dan pelaku UMKM. Selain mendapatkan paket pelatihan secara online senilai Rp 1 juta, peserta program ini mendapatkan insentif uang tunai sebesar Rp 600 ribu per bulan yang akan diberikan selama empat bulan.
Di samping itu, masyarakat akan diberikan sejumlah bansos melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemerintah akan memberikan PKH kepada 10 juta keluarga penerima dengan besaran yang dinaikkan 25%.
Sedangkan Kartu Sembako akan diberikan kepada 20 juta orang penerima. Sering meluasnya dampak Covid-19 terhadap perekonomian warga, nilai Kartu Sembako pun kini dinaikkan 30% dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu.
"Sehingga masyarakat yang terdampak, terutama di Jabodetabek ini bisa segera mendapatkan dukungan," kata Doni.
Terkait dengan warga di luar Jabodetabek yang tidak mendapatkan bansos, Jokowi telah memerintahkan Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis untuk memberikan dukungan kepada mereka. Lebih lanjut, Doni menyebut Jokowi meminta sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ada di Malaysia diperhatikan.
"Sehingga mereka tidak kekurangan kebutuhan makanan," kata Doni.
Pandemi corona telah memukul sejumlah sektor usaha di Indonesia. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mencatat sebanyak 5.047 buruh terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK.
(Baca: Jokowi Perintahkan Seluruh Bansos Corona Mulai Disalurkan Pekan Depan)
Data tersebut hingga 5 April yang disebabkan pandemi virus corona atau Covid-19. PHK tersebut dilakukan oleh 1.476 perusahaan atau industri. "Jumlah buruh di perusahaan tersebut sebanyak 53.465 orang dan sebanyak 5.047 terkena PHK," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar M Ade Afriandi, Rabu (8/4) dikutip dari Antara.
Ade mengatakan pihaknya telah menyampaikan verifikasi data perusahaan dan buruh yang terkena dampak pandemi corona kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja.
Dalam laporkan tersebut juga disebutkan sebanyak 34.365 pekerja di Jabar diliburkan dan 14.053 orang dirumahkan sejak pandemi corona. Ade mengatakan pekerja atau buruh yang dirumahkan akibat perusahaan mengalami tekanan keuangan.
"Kami mendorong agar tidak ada PHK. Pekerja yang dirumahkan masih mendapatkan upah, tetapi besarannya hasil kesepakatan perundingan perusahaan dan serikat pekerja," kata Ade.
