Jokowi Minta Tes Corona Dilakukan Masif dengan Libatkan TNI-Polri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta uji spesimen terkait virus corona Covid-19 bisa ditingkatkan dengan menggandeng personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Polri. Ini agar proses memutus mata rantai corona bisa dilakukan secara masif dari segala arah.

Dari data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hingga hari Selasa (14/4) baru 33.678 uji spesimen yang dilakukan pemerintah. Jokowi juga memerintahkan agar uji spesimen diikuti dengan pelacakan kasus positif corona di Indonesia secara agresif dan ketat.

Presiden juga menginginkan agar polisi dapat mendukung penanganan corona dari sisi penegakan hukum. Menurut Jokowi, hal tersebut penting untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat. 

"Ini kepada Gugus Tugas, Menteri Kesehatan, Polri dibantu TNI agar yang pertama yang saya sampaikan benar-benar diberi perhatian," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna melalui video conference dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/4).

(Baca: Positif Corona RI 4.839 Kasus, Rekor Tambahan Kematian 60 Orang)

Selain itu, Jokowi ingin adanya dukungan sarana dan prasarana medis yang memadai. Menurutnya, penggunaan teknologi, baik terkait sensor tubuh, big data, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (AI) harus dipakai untuk mendukung hal tersebut. 

Jokowi pun menilai penting bekerja sama dengan perusahaan teknologi dalam upaya penanganan corona. Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan penggunaan telemedicine oleh para pasien untuk berkonsultasi secara virtual dengan dokter. 

"Orang tidak perlu bertemu dengan dokter, tidak perlu ke rumah sakit, tapi bisa konsultasi kesehatan lewat telemedicine," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta jajarannya untuk melakukan komunikasi yang efektif dengan penjelasan secara transparan kepada media massa. Dia tak ingin banyak informasi baik tak tersampaikan oleh media massa karena pemerintah kurang transparan dalam memberikan informasi terkait penanganan corona. "Sehingga rasa optimistis masyarakat cenderung masuk ke hal-hal yang tidak positif," kata dia.

Kepala Negara juga meminta agar arus logistik baik di pusat maupun daerah tidak terganggu. Terakhir, dia meminta stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

(Baca: Kuota Tahap I Hanya 164.000, 3,7 Juta Orang Mendaftar Kartu Prakerja)