Rapid Test 44 Ribu Pegawai Kementerian PUPR, 5 Orang Positif Corona
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa seluruh jajaran Kementerian PUPR telah menjalankan tes cepat atau rapid test untuk mendeteksi virus corona atau Covid-19.
Dari 44.825 pegawai Kementerian PUPR yang menjalani rapid test, sebanyak 91% memiliki risiko sangat rendah atau belum ada risiko tertular virus corona. Sementara yang memiliki risiko tinggi sebanyak 0,18%.
"Di lingkungan PUPR ini ada 44.825 pegawai, yang terpapar virus corona ada 169, terkonfirmasi lima orang, dan satu meninggal dunia," kata Basuki dalam rapat virtual bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (21/4).
Dia melanjutkan bahwa jajarannya yang berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP ada empat orang, yang berstatus orang dalam pengawasan (ODP) ada 115 orang dan sudah keluar dari rumah sakit, sedangkan lima orang dinyatakan negatif corona. Sementara itu satu orang meninggal dunia.
(Baca: Perbesar Padat Karya Tunai, Kementerian PUPR Alokasikan Rp 10 Triliun)
Meski demikian, satu orang yang meninggal dunia tersebut sudah dipastikan bukan karena Covid-19. "Satu orang meninggal namun negatif Covid-19," ujar Basuki.
Adapun penyebaran virus corona di Tanah Air jumlahnya terus meningkat. Pemerintah mencatat ada tambahan 8 pasien meninggal akibat virus corona Covid-19 berdasarkan rilis data hari ini, Senin (20/4).
Meski tambahan ini merupakan yang terkecil sejak 5 April, namun total angka kematian terkait corona di RI telah mencapai 590 orang. Jumlah tambahan kasus kematian per hari ini juga merupakan yang terkecil sejak 15 hari lalu.
Adapun dalam sepekan terakhir jumlah pasien yang meninggal dunia akibat corona mencapai puluhan orang setiap harinya. Bahkan angka kematian sempat bertambah 60 orang pada 14 April.
"Pasien yang meninggal delapan orang sehingga jumlahnya 590 orang," kata juru bicara pemerintah terkait penanganan virus corona Covid-19 Achmad Yurianto di Gedung BNPB, Jakarta, Senin (20/4).
(Baca: Tambahan Kasus Corona Tersebar di 23 Provinsi, Paling Banyak Masih DKI)
