Prosedur BLT Dipangkas, Verifikasi Data Penerima Tak Melalui Pemda
Presiden Joko Widodo meminta pemangkasan prosedur distribusi bantuan langsung tunai. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah antara lain menghapus kewajiban verifikasi data penerima BLT oleh pemerintah kabupaten/kota..
"Kami sepakati semua data yang dihimpun RT/RW untuk Kementerian Sosial dan Kemeterian Desa tidak diharuskan verfikasi dulu di tingkat kabupaten/kota," kata dia usai mengikuti rapat terbatas Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Dana Desa, Selasa (19/5).
Pemangkasan verifikasi data penerima bantuan tersebut berlaku untuk distribusi BLT putaran pertama. Pemotongan verifikasi data dilakukan agar bantuan dapat segera diterima masyarakat paling lambat pada awal Lebaran. Dengan demikian, daya beli masyarakat bisa kembali meningkat. Ia pun meminta para Bupati dan Walikota untuk memaklumi kebijakan tersebut.
(Baca: Pemerintah Perpanjang Listrik Gratis Hingga September 2020)
Guna mencegah penyalahgunaan data, pemerintah akan meminta penyaluran BLT dikawal oleh Bhabinkamtibnas dan Babinsa. Kedua pihak kemudian akan diminta untuk memastikan data yang dikirim oleh RT/RW di luar dari DTKS.
Selain itu, Bhabinkamtibnas dan Babinsa akan diminta untuk mengawasi BLT tersebut tidak dipotong oleh oknum tertentu sehingga Keluarga Penerima Manfaat menerima BLT secara utuh. "Kami akan kirim surat ke Polri untuk hal tersebut," ujar dia.
Ia menambahkan, masalah pembagian bantuan menjadi sangat rumit bagi Kemendes. INi lantaran perlu penanganan khusus untuk menghimpun data dari desa akibat benturan antara Kemendes dan Kemensos.
Apalagi, mencari data orang miskin juga tidak mudah. Hingga saat ini, Kemensos mencatat masih ada 700 ribu orang dari total 9 juta KPM penerima BLT yang belum terdata dengan baik.
(Baca: Tiga Kota di Jabodetabek Belum Tersentuh Beras Bansos dari Bulog)
Pemerintah pun menargetkan, Bantuan Langsung Tunai dapat disalurkan kepada 8,3 juta atau 80 persen dari target 9 juta KPM paling lambat pada awal Lebaran. Selebihnya, BLT kepada 700 ribu KPM dapat diterima oleh KPM dalam 1-2 minggu mendatang.
"Karena wilayahnya jauh, peripheral, tidak ada jaringan PT Pos dan himbara," ujar dia.
Menteri Desa Juliari P. Batubara mencatat terdapat 59.361 desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, ada 53.152 dana desa sudah disetorkan ke kas desa dan 6.205 desa masih dalam proses di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Ia menjelaskan, dari 53.152 desa yang siap, sudah ada 46.779 desa yang telah melaksanakan musyawarah desa khusus. Sementara, BLT telah disalurkan ke 14.326 KPM.
