Raih Dana Norwegia, Pemerintah Dorong Peran Warga Atasi Deforestasi
Pemerintah Norwegia bakal mengucurkan dana sebesar US$ 56 juta atau setara Rp 840 miliar kepada pemerintah Indonesia atas keberhasilannya menekan emisi gas kaca (GKC) berdasarkan letter of intent (LoI) pada 2010. Untuk meningkatkan manfaat kerja sama, pemerintah diminta mendorong penanganan deforestasi dan degradasi di Tanah Air dengan lebih banyak melibatkan elemen masyarakat.
Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Muhammad Teguh Surya menilai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dana ini digunakan untuk beberapa program pemulihan hutan dan lingkungan hidup berbasis masyarakat sudah cukup tepat.
(Baca: Punya Hutan Luas, RI Bisa Raup Rp 350 Triliun Dari Perdagangan Karbon)
Pasalnya, upaya tersebut berpotensi menyumbang 34,6% terhadap pencapaian target NDC Indonesia terhadap pengurangan deforestasi jika difokuskan pada wilayah dengan risiko deforestasi tinggi. Hal tersebut juga harus disertai pendampingan maksimal untuk pengembangan ekonomi lokal.
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang diberi mandat untuk mengelola dana tersebut harusmemastikan adanya perwakilan multi pihak dalam struktur tata kelola. "Termasuk masyarakat sipil dan masyarakat adat agar program pengurangan deforestasi dan degradasi yang dijalankan tepat sasaran dan bermanfaat bagi komunitas," kata Teguh melalui siaran pers yang diterima katadata.co.id, Kamis (28/5).
Menurut dia, selama periode 2016-2017 Indonesia mampu mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan sebesar 11,2 juta ton CO2e. Sedangkan angka deforestasi kotor peiode 2018-2019 yaitu 465,5 ribu hektare dan angka deforestasi bersih sebesar 462,4 ribu hektare.
Meskipun penurunannya tak signifikan, Teguh penurunan angka deforestasi ini cukup diapresiasi. Hanya saja, untuk meningkatkan posisi tawar dalam perdagangan kredit karbon internasional, pemerintah harus mengurangi lebih banyak lagi deforestasi yang terjadi akibat aktivitas industri.
