Permenhub Baru, Operator Langgar Aturan Kesehatan Bisa Dicabut Izinnya
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan regulasi baru terkait pengendalian transportasi selama adaptasi kebiasaan (new normal) baru pada masa pandemi Covid-19. Aturan ini memuat sejumlah sanksi bagi operator pemilik sarana atau prasarana transportasi yang melangar protokol kesehatan pada layanannya.
Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Regulasi ini diundangkan pada 8 Juni 2020.
Adapun baleid pengaturan sanksi bagi operator saranan transportasi yang melanggar tercantum pada pasal 8B. Operator sarana transportasi, prasarana transportasi atau pengelola angkutan barang yang melanggar pasal 11, 12, 13, 14, 16, 17, dan 18 akan dikenai sanksi adminsitratif.
(Baca: Permenhub Normal Baru, Ojol Bisa Bawa Penumpang Sesuai Prosedur)
Jenis operator transportasi yang dimaksud pada pasal 11 hingga 18 tersebut di antaranya adalah sepeda motor untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi.
Lalu kereta api, kapal penumpang, transportasi udara, transportasi laut, transportasi angkutan barang, kapal penumpang pengangkut kargo serta pesawat konfigurasi penumpang.
"Sanksi dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda administratif. Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," demikian bunyi aturan tersebut dikutip Selasa, (9/6).
Pasal 22A juga menjelaskan, Menteri, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), kepala Kepolisian RI, Gubernur, Bupati/Walikota, Gugus Tugas perceparan penanganan Covid-19 di pusat dan daerah, unit pelaksana teknis Kemenhub serta operator transportasi sesuai kewenangannya melakukan sosialisasi, pengendalian dan pengawasan terhadap peraturan menteri.
Pemerintah sebelumnya resmi membuka aktivitas perekonomian di beberapa sektor mulai Senin, 8 Juni lalu. Kendati demikian, operasional perkantoran, bisnis serta transportasi akan diawasi secara ketat pada fase transisi pembatasan sosial bersala besar (PSBB).
Pelonggaran aktivitas ini disambut oleh beberapa operator. Maskapai Lion Air Grup menyatakan bakal kembali mengoperasikan layanan penerbangan rute domestik mulai 10 Juni 2020.
(Baca: Larangan Mudik Usai, Kemenhub Siapkan Aturan Angkutan Umum Antar Kota )
Adapun dalam operasional penerbangannua nanti, penumpang tetap diwajibkan memenuhi sejumlah syarat perjalanan dan kelengkapan dokumen kesehatan selama masa waspada pandemi Covid-19.
Sedangkan, PT Jasa Marga (Persero) Tbk sudah membuka kembali Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) pada Senin (8/6) pukul 00.00 WIB. Sebelumnya tol ini ditutup seiring keputusan pemerintah melarang mudik guna menekan penyebaran virus corona Covid-19.
“Jasa Marga mengimbau masyarakat mematuhi anjuran pemerintah agar mematuhi protokol kesehatan Covid-19,” demikian bunyi keterangan tertulis operator tol tersebut.
Hingga saat ini, kasus panyebaran virus corona masih terus bertambah. Pasien positif Covid-19 bertambah 847 orang per 8 Juni 2020. Total Kasus mencapai 32.033 dengan 10.904 pasien dinyatakan sembuh dan 1.883 orang meninggal dunia seperti yang bosa dilihat dalam databoks di bawah ini:
