Mendagri Berharap Penanganan Corona Jadi Isu Penting Pilkada 2020
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ingin isu penanganan virus corona Covid-19 bisa jadi prioritas dalam Pilkada Serentak 2020. Menurut Tito, ada dua keuntungan jika tema Covid-19 diangkat dalam perdebatan Pilkada.
Pertama, penanganan corona mampu meminggirkan isu-isu negatif yang kerap muncul saat Pilkada berlangsung. "Bisa menekan isu primordial yang kadang-kadang membuat konflik masyarakat," kata Tito di kantornya, Jakarta, Senin (22/6).
Selain itu, isu tersebut akan membuat kepala daerah bersungguh-sungguh dalam menangani corona dan dampak sosial ekonominya hingga Desember 2020. Jika daerah yang dipimpin petahana masuk zona merah, maka masyarakat bisa tidak memilihnya kembali.
Hal itu juga dapat menjadi amunisi bagi kontestan lainnya untuk bisa memenangkan Pilkada. "Kalau ada daerah naik dari zona kuning menjadi merah, maka akan dihajar oleh kontestan lain dengan isu-isu dan bisa menjadi headline bahwa (penanganan corona) daerah itu tidak efektif," kata Tito.
(Baca: CFD Ramai, Menko PMK Minta Pelonggaran PSBB di Jakarta Dievaluasi)
Selain itu Tito menyampaikan dampak ekonomi dari pelaksanaan Pilkada. Menurut Tito, 60% dari anggaran Rp 1,9 triliun dapat digunakan untuk insentif penyelenggara Pilkada dan bakal menciptakan 3 juta lapangan pekerjaan selama enam bulan.
Ini lantaran ada sekitar 10 petugas di 304 ribu TPS saat Pilkada yang akan mendapatkan uang. Hal itu diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat di daerah. "Otomatis mereka akan membeli, menggunakan sebagai konsumsi rumah tangga, sehingga akhirnya ekonomi akan terstimulasi," kata dia.
Adapun, 40% anggaran akan digunakan untuk pembelian perlengkapan Pilkada dan alat pelindung diri untuk penyelenggara dan pemilih. Dia menilai hal tersebut akan membuat UMKM dan dunia usaha bergerak.
Tak hanya itu, Tito meyakini para kontestan Pilkada juga akan menggelontorkan uangnya untuk membeli masker dan hand sanitizer untuk kampanye mereka. "Mereka pasti keluar biaya juga untuk saksi kampanye dan lainnya. Jadi ada uang yang beredar di masyarakat," kata mantan Kapolri tersebut.
(Baca: Mendagri Jelaskan Alasan Jakarta Tak Menang Penghargaan Normal Baru)
