Wagub DKI Akui Pemerintah Masih Lemah Soal Pendataan Bansos
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui masalah pendataan menjadi kelemahan pemerintah saat ini. Hal tersebut terjadi di berbagai sektor, termasuk pembagian bantuan sosial untuk warga terdampak virus corona.
"Jadi kalau bicara data, kita ini sebagai sebuah bangsa ini lemah," kata Riza dalam diskusi virtual, Jumat (26/6).
Riza mencontohkan, persoalan tersebut terjadi karena masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda ketika memproses data. Tak hanya itu, masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pun memiliki kepentingan yang berbeda ketika menggunakan data.
(Baca: Ada Pelonggaran PSBB, Pemprov Jakarta Kurangi Penerima Bansos Sembako)
Padahal, pendataan yang akurat menurpakan faktor penting untuk bisa membangun Indonesia ke arah lebih baik ke depannya. "Kalau ingin membangun bangsa itu membangun pendidikan, karakter, kesehatan. Semua harus diidentifikasi. Itu utamanya pendataan," kata Riza.
Atas dasar itu, Riza berharap masalah data ini dapat diperbaiki ke depannya. Terlebih dengan pandemi corona, seharusnya bisa menjadi momentum untuk memperbaiki data.
Riza mengaku pihaknya terus berupaya menyempurnakan sistem pendataan bansos di Jakarta. Dengan demikian, bansos yang dibagikan oleh Pemprov DKI dapat tepat sasaran.
Dia juga mengklaim bansos yang dibagikan Pemprov DKI saat ini sudah 98% tepat sasaran. Sedangkan 2% lain meleset salah karena berbagai faktor. "Itu sudah kita evaluasi, kita cek. Banyak hal penyebab lainnya," kata Riza.
Koalisi Pemantau Bansos Jakarta sebelumnya menyatakan bahwa pembagian bansos di Jakarta masih belum tepat sasaran. Pasalnya, ada 2.892 kepala keluarga (KK) di 36 kelurahan di Jakarta yang belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat.
(Baca: Jumlah Keluarga Sangat Miskin di Jakarta Meningkat saat Pandemi Corona)
Padahal, mereka dianggap layak untuk mendapatkan bansos tersebut karena sudah memenuhi kriteria penerima manfaat PKH. "Kami menemukan sebanyak 73% (dari total responden) atau 2892 KK yang sangat miskin ini layak menerima PKH nasional," kata Sekretaris Jenderal Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Moehammad yang tergabung di Koalisi Pemantau Bansos Jakarta dalam diskusi virtual, Jumat (26/6).
Dika juga mengungkapkan ada 3.459 KK yang dianggap layak mendapatkan PKH dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hanya saja, mereka belum mendapatkannya hingga saat ini.
Sebaliknya, Dika menyebut ada 1.066 KK yang telah menerima PKH dari pemerintah pusat. Padahal, mereka tidak layak untuk menerima bansos tersebut. Ada juga 12% (499 KK) yang tidak layak untuk mendapatkan PKH lokal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.
