Kementerian PUPR Fokus Bangun Infrastruktur di Papua dan Perbatasan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan pembangunan infrastruktur di Papua menjadi salah satu fokus yang harus diselesaikan sebelum Pemerintahan Jokowi-JK berakhir. Selain itu ada juga pembangunan infrastruktur di perbatasan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini progres pembangunan jalan Trans Papua sudah cukup baik. Dari total panjang jalan 4.335 kilometer (km), proyek ini sudah bisa menembus hingga 3.800 km atau mencapai 87,6 persen. Tinggal 462 km lagi yang harus diselesaikan.
(Baca: Jokowi: Wilayah Papua Akan Terang Benderang pada 2019)
Sisa proyek jalan ini belum bisa ditembus karena medannya medannya sangat sulit, seperti melewati hutan dan pegunungan. Untuk menyelesaikannya, Kementerian PUPR akan bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembebasan lahan.
Sekadar informasi, jalur Trans Papua membentang dari Sorong, Manokwari, Wamena, hingga Merauke. Selain itu, ada juga ruas jalan segmen VI yang menghubungkan Wamena ke Mumugu. Jalurnya adalah Wamena-Habema-Kenyam-Mumugu, dengan memotong rute pegunungan Lawrence.
Basuki mengatakan Mumugu merupakan area kawasan yang dilewati program Tol Laut. Makanya perlu ada infrastruktur darat juga ke daerah tersebut, sehingga perekonomian di sekitar daerah ini juga bisa tumbuh. Infrastruktur ini juga dibutuhkan untuk jalur distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke Papua. Kementerian PUPR menargetkan ruas Wamena-Mumugu bisa rampung pembangunannya akhir tahun depan.
(Baca: Badan Usaha Akan Wajib Bangun SPBU di Daerah Terpencil)
Secara keseluruhan proyek Trans Papua ditargetkan bisa selesai dalam dua tahun ke depan. “Kami targetkan bisa selesai 2018,” kata Basuki saat memaparkan capaia kinerja dua tahun pemerintahan Jokowi-JK di Bina Graha, Jakarta, Kamis (27/10).
Selain pembangunan Trans Papua, Kementerian PUPR juga fokus membangun infrastruktur di wilayah perbatasan, yakni di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, termasuk juga Papua. Ada sembilan kawasan yang menjadi perhatian PUPR untuk dibangun pintu lintas batas di kawasan perbatasan, yakni Aruk di Kabupaten Sambas, Entikong di Sanggau, Sebatik Tengah di Nunukan, Long Apari di Mahakam Hulu, Nanga Badau di Kapuas Hulu, Motamasin di Kabupaten Malaka, Montain di Belu, Wini di Timur Tengah Utara dan Skouw di Jayapura.
Targetnya pembangunan pintu lintas batas tersebut bisa selesai tahun ini. "Pintu lintas batas ini untuk bangun ekonomi di perbatasan untuk bangun pasar-pasar, untuk jadikan aktifitas di sana, untuk jadi kawasan ekonomi baru di perbatasan," kata dia.
