BMKG Peringatkan 25 Daerah di Jateng Berstatus Awas Kekeringan

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jawa Tengah mengatakan terdapat 25 kabupaten atau kota di Jawa Tengah (Jateng) yang berstatus Awas kekeringan Meteorologis pada Dasarian I September atau periode 1-10 September. Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jateng Goeroeh Tjiptanto menghimbau agar masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) waspada terhadap potensi dampak kekeringan.

“Berdasarkan pemantauan BMKG, wilayah berstatus Awas meliputi Cilacap, Brebes, Tegal, Banyumas, Purbalingga, Pekalongan, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora,
Rembang, Pati, Jepara, Kudus, dan Demak,” katanya, dikutip dari Antara, Kamis (3/9).

Ia menyatakan status Awas merupakan tahapan terekstrem ketika hujan tidak mengguyur suatu wilayah selama minimal 61 hari berturut-turut. Kondisi tersebut dapat membuat sumber air mengering dan berpotensi mengancam kebutuhan dasar masyarakat.

Selain wilayah berstatus Awas, terdapat sepuluh kabupaten atau kota yang berstatus Siaga. Siaga merupakan sebuah status ketika hujan tidak turun selama lebih dari sebulan atau minimal 31 hari.

“Sementara wilayah berstatus Siaga meliputi Kota Tegal, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Pemalang, Batang, Kendal, Kabupaten Semarang, Temanggung, dan Boyolali. Adapun Kota Pekalongan berada dalam status Waspada,” ucapnya.

Ketika suatu wilayah berada dalam status Siaga, sumber permukaan seperti sumur dangkal, sungai dan embung berpotensi menyusut hingga sektor pertanian mulai terdampak.

Adapun status Waspada seperti yang dialami Pekalongan merupakan peringatan awal di mana hujan tidak turun selama minimal 21 hari. Ia mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan membatasi pemanfaatannya untuk kebutuhan yang tidak mendesak.

“Seluruh status tersebut diikuti prediksi curah hujan kurang dari 20 milimeter per dasarian dengan peluang lebih dari 70%,” kata Tjiptanto.

Antisipasi Potensi Krisis Air Bersih 

Untuk wilayah yang berstatus Awas, pemerintah daerah dan instansi terkait perlu mulai mengantisipasi potensi krisis air bersih. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yakni menjadwalkan distribusi air menggunakan truk tangki secara rutin.

Masyarakat juga perlu memprioritaskan air yang tersedia untuk kebutuhan pokok, seperti minum dan memasak. Penggunaan air untuk kebutuhan lain sebaiknya ditekan selama kondisi kering berlangsung.

Kekeringan juga mulai menjadi ancaman bagi sektor pertanian, terutama di lahan tadah hujan. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko gagal panen atau puso karena tanaman tidak mendapat pasokan air yang cukup.

Di sektor pertanian, lahan tadah hujan berisiko mengalami gagal panen atau puso akibat kekurangan air. Petani dianjurkan menyesuaikan pola tanam dengan memilih tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering atau mengistirahatkan lahan sementara.

Selain mengganggu ketersediaan air dan pertanian, kondisi kering meningkatkan risiko kebakaran lahan dan lingkungan. Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok sembarangan.

Lingkungan sekitar juga perlu dibersihkan dari material yang mudah terbakar untuk mengurangi potensi penyebaran api.
Dampak kekeringan juga dapat dirasakan dari sisi kesehatan. Keterbatasan air dapat meningkatkan risiko dehidrasi dan mengganggu kebutuhan sanitasi. Paparan debu juga berpotensi meningkat selama kondisi kering.

"Kondisi tersebut berpotensi memicu penyakit seperti diare, penyakit kulit, serta Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)," kata Tjiptanto.