Gubernur Papua Jadwalkan Bertemu Freeport untuk Bahas Pembagian Saham
Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan wakil Bupati dan Gubernur Papua untuk membahas komposisi 51,2% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Dari pertemuan tersebut PTFI akan bertemu langsung dengan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk memfinalisasikannya.
Ia mengatakan bahwa sudah ada titik terang dalam pembagian saham ini. Karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika telah menyetujui komposisi saham yang telah direncanakan dari awal. " Ada kemajuan tapi perlu satu atau dua kali meeting lagi untuk finalisasi," ujarnya, di Jakarta, Selasa (23/4).
Jika sudah ada kesepakatan, maka Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua yang akan menerima 10% saham Freeport akan segera dibentuk. Nantinya, setelah pembentukan BUMD Papua, Inalum bisa segera membetuk perusahaan patungan (joint venture) dengan BUMD Papua yang dinamakan PT Indonesia Papua Metal and Minerals (IPMM).
Sebelumnya, Pemkab Mimika mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta izin perubahan dua poin dalam perjanjian induk. Karena ketidaksesuaian antara perjanjian induk dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas (PT) Papua Divestasi Mandiri yang diterbitkan Pemprov Papua.
Terdapat dua poin yang tidak sesuai, yaitu Dalam perjanjian induk, Pemkab Mimika bakal memiliki bagian saham Freeport sebanyak 7%, sedangkan Pemprov Papua 3%. Poin ini sejatinya terimplementasi dalam komposisi saham PT Papua Divestasi Mandiri, namun nyatanya tidak.
Dalam Perda ditetapkan bahwa Pemprov Papua memegang mayoritas saham PT Papua Divestasi Mandiri, yakni sebanyak 51%. Kemudian, Pemerintah Kabupaten sekitar areal operasi Freeport memegang saham sebesar 20%. Alhasil, Pemkab Mimika hanya memegang saham sebesar 29%. Hal ini yang menjadi pangkal sengketa.
Adapun, berdasarkan perjanjian awal pada divestasi saham Freeport, 51,2% saham PTFI yang dimiliki Indonesia, Inalum akan memiliki secara langsung sebesar 26,2%. Sisanya sekitar 25% dimiliki IPMM. Adapun, saham IPMM akan dimiliki Inalum sebesar 60% dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua sebesar 40%.
Saham BUMD Papua dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua sebesar 30% dan Pemerintah Kabupaten Mimika 70%. Sehingga jika dikonversi, kepemilikan saham PTFI oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah 3% dan Pemerintah Kabupaten Mimika sebesar 7%. Dengan demikian BUMD Papua akan memiliki 10% saham PTFI.
