SKK Migas Revisi Aturan Rencana Pengembangan Lapangan
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) merevisi Pedoman Tata Kerja Nomor 37 tahun 2017 tentang Plan of Development (PoD). Tujuannya untuk memudahkan aktivitas hulu migas.
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher mengatakan dengan revisi ini, jika kontraktor mau memproduksi satu sumur tidak perlu lagi mengajukan Put on Production (PoP) dan Plan of Further Development (PoFD). “Jadi tidak perlu Put on Production (PoP ) dan Plan of Further Development (PoFD),” kata dia kepada Katadata.co.id, Senin (19/2).
PoP adalah rencana atau usaha untuk memproduksikan migas dari sumur temuan eksplorasi pada wilayah kerja produksi dengan menyambungkannya ke fasilitas produksi yang sudah ada. Sedangkan PoFD adalah pengembangan lanjutan di lapangan yang sudah berproduksi.
Sebelumnya, kontraktor harus mengajukan proposal PoP atau PoFD jika ingin memproduksi satu sumur. Hal ini tentu akan memperpanjang birokrasi.
Setelah revisi nantinya untuk mengebor satu sumur di wilayah yang sudah ada kontraktor hanya perlu membahasnya dengan SKK Migas saat penyusunan rencana kerja dan anggaran (work, plan and budget/WP&B). WP&B ini biasanya dibahas dua kali dalam setahun bersama SKK Migas. “Jadi lebih fleksibel dan administrasi lebih cepat," kata Wisnu kepada Katadata, Senin (19/2).
Joint Venture and PGPA Manager Ephindo Energy Private Ltd Moshe Rizal Husin mengatakan pencabutan aturan itu membuat kontraktor lebih fleksibel. "Saya yakin tujuannya untuk mempermudah," kata dia.
Selain PTK Nomor 037 tahun 2017, Kementerian ESDM telah mencabut sejumlah aturan di SKK Migas. Di antaranya PTK 012 tahun 2007 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi, dan PTK 013 Tahun 2007 Pengoperasian dan Pemeliharaan Tanki Penyimpanan Minyak Bumi.
(Baca: SKK Prediksi Investasi Hulu Migas Meningkat 10% Tahun Depan)
Secara total, dari 27 PTK di SKK Migas kini hanya tersisa 18. “Sesuai arahan presiden itu untuk memacu investasi. Kami butuh pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri ESDM, Ignasius Jonan di Jakarta, Senin, (12/2).
Catatan Redaksi: Berita ini telah mengalami perbaikan supaya lebih akurat.
