Pemerintah Ubah Aturan Lelang Blok Migas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merevisi peraturan menteri nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas). Tujuannya menggairahkan lelang wilayah kerja migas.

Sekretaris Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Susyanto mengatakan ada beberapa poin revisi pada aturan anyar itu. Pertama, dalam rangka penawaran langsung wilayah kerja migas, investor diberikan keleluwasan melakukan studi secara mandiri. Di aturan yang lama, hanya ada satu mekanisme, yakni studi bersama (joint study).

Dengan mekanisme baru itu nantinya investor berhak memiliki data hasil studi yang dikerjakannya. Investor juga bebas menggandeng perusahaan untuk dijadikan mitra selama studi tanpa perlu melapor ke pemerintah.

Jadi investor ini awalnya akan melakukan studi secara mandiri. Hasil studi ini nantinya dilaporkan ke pemerintah untuk melelang wilayah kerja.

Poin kedua atas revisi itu adalah batas waktu penawaran lelang migas. Menurut Susyanto selama ini jadwal lelang wilayah kerja migas mulai dari penawaran hingga penyerahan dokumen terlalu sempit.

Alhasil investor memiliki keterbatasan waktu dalam mendalami keekonomian suatu wilayah kerja migas yang dilelang. "Akhirnya dia tidak bisa ikut," kata Susyanto di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (2/10).

Jika mengacu pasal 29 Permen ESDM 28/2008, jangka waktu penyerahan dokumen partisipasi untuk lelang wilayah kerja reguler paling lambat 120 hari kelender sejak tanggal pengumuman lelang. Sementara untuk lelang penawaran langsung wilayah kerja, paling lambat 45 hari kelender sejak tanggal pengumuman lelang penawaran langsung. 

Ketiga, perubahan pada kriteria penilaian dari Kementerian ESDM terhadap investor yang akan menjadi pemenang lelang blok migas. Dalam hal ini penilaian akan diutamakan bagi investor yang mau melaksanakan komitmen pasti dan memiliki kemampuan finansial yang baik. Nantinya ada beberapa prosedur yang berubah pada penentuan dua kriteria penilaian pemenang lelang tersebut.

Keempat, perubahan nomenklatur dari kontrak bagi hasil konvensional menjadi gross split. "Paling tidak kan semua julukannya harus diubah. Istilahnya, nomenklaturnya," kata Susyanto.

Dengan revisi aturan ini, harapannya akan memberikan kemudahan bagi investor untuk membeli suatu wilayah kerja baru. Dengan demikian kegiatan eksplorasi migas bisa meningkat.