Evaluasi PLN, Jonan: Bila Sulit, Proyek 35 GW Diserahkan ke Swasta
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan akan mengevaluasi investasi pembangkit oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Apabila PLN kesulitan mengerjakan porsi 10 gigawatt dari jumlah keseluruhan program pembangkit 35 gigawatt, Jonan membuka peluang swasta mengambil alih pekerjaan.
"Apabila investasinya dianggap berat diserahkan saja ke swasta," kata Jonan, usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/9).
Dirinya juga mengatakan program 35 gigawatt tidak bisa diselesaikan sekaligus pada 2017. Namun program tersebut baru bisa selesai keseluruhan paling tidak tujuh tahun dari sekarang. "Mungkin pada tahun 2023 atau 2024," katanya.
Sebelumnya beredar surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ditujukan kepada Jonan serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Dalam surat tersebut Sri Mulyani menjelaskan tentang tingginya profil jatuh tempo pinjaman PLN dan meningkatnya risiko gagal bayar dari perusahaan pelat merah tersebut.
Oleh sebab itu Menkeu meminta kedua kementerian untuk membuat regulasi yang mendorong penurunan biaya produksi tenaga listrik, mendorong PLN untuk melakukan efisiensi biaya operasional dan menyesuaikan target penyelesaian proyek pembangunan infrastruktur listrik 35 GW yang merupakan penugasan dari pemerintah.
Jonan mengklaim belum membaca surat tersebut. Dirinya juga membantah kedatangannya menghadap Jokowi terkait dengan berdarnya surat soal potensi kegagalan bayar pinjaman PLN. "Saya belum baca suratnya," kata Jonan.
(Baca: Kementerian BUMN Sebut PLN Sudah Siapkan Strategi Amankan Keuangan)
Jonan juga memastikan tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik pada tahun ini. Alasannya, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa tidak boleh menaikkan tarif listrik pada tanggal 31 Desember mendatang.
Jonan mengatakan pertimbangan utamanya adalah daya beli masyarakat sehingga tarif tidak dinaikkan, "Bapak Presiden sudah putuskan hingga akhir tahun (tidak naik)," pungkasnya.
Jonan mengakui perusahaan listrik plat merah tersebut akan kehilangan pendapatan Rp 4 trilliun hingga Rp 5 triliun. Namun menurutnya kehilangan tersebut tidak sebanding dengan pendapatan yang masish diperoleh PLN. "Bukan rugi, tapi masih untung," kata Jonan.
Jonan juga meminta PLN melakukan efisiensi dari sisi perawatan. Selama ini, perawatan biaya bahan bakar pembangkit listrik telah banyak diatur oleh pemerintah. Sedangkan biaya batu bara yang diatur perusahaan listrik tersebut bersama dengan asosiasi terkait. "Yang kami minta itu, harus bisa efisien," kata Jonan.
