Efek Domino Penundaan Lelang Blok Migas ke Kinerja Investasi Indonesia

Lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas ditunda dari semester II-2020 menjadi kuartal pertama tahun depan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat keputusan ini atas permintaan para kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pandemi corona berdampak besar terhadap minat para kontraktor mengikuti lelang. Apabila pemerintah melakukannya pada semester kedua ini, proses lelang diperkirakan tidak akan berjalan kompetitif.

“Kami rencana melelang 12 WK migas tapi ditunda karena pandemi Covid-19 dan respon KKKS tidak terlalu (antusias),” kata Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Rabu (2/9).

Sebanyak 12 WK migas yang bakal dilelang rinciannya adalah lima wilayah kerja penawaran langsung dan lima lelang regular. Lalu, dua wilayah kerja lainnya merupakan laut dalam.

Potensi kelima wilayah kerja migas lelang reguler mencapai 1.203,69 juta barel minyak (MMBO) dan 586,9 miliar kubik kaki gas (BCF). Wilayah kerja Merangin III dan Sekayu merupakan proyek onshore atau di darat. Kemudian, dua wilayah kerja lainnya merupakan proyek di laut atau offshore antara lain, Cendrawasih VIII dan North Kangean. Ada satu proyek onshore dan off shore, yaitu wilayah kerja Memberamo.

Untuk wilayah kerja penawaran langsung memiliki potensi sebesar 2.232,75 MMBO dan 4.420 BCF. Tiga proyek onshore di Palmerah, Liman, dan Rangkas. Lalu, dua wilayah kerja dengan kategori onshore dan offshore, yakni Bose dan Maratua.

Target Investasi Migas Sulit Dicapai

Investasi sektor migas melemah lantaran perusahaan migas banyak memangkas belanja modal (capital expenditure). Penyebabnya, pandemi corona telah menurunkan aktivitas perekonomian dan melemahkan harga minyak dunia, seperti terlihat pada grafik Databoks di bawah ini.

Kinerja perusahaan migas terpuruk karena pandemi ini. Tidak banyak perusahaan minyak dan gas (migas) global yang berhasil mencatatkan kinerja positif selama semester I-2020. Dua perusahaan yang mampu mencetak laba bersih adalah Saudi Aramco dan PTT. Perusahaan migas nasional, PT Pertamina (Persero), mencatat rugi bersih Rp 11 triliun pada paruh pertama tahun ini.

Hal tersebut otomatis berdampak pada capaian penerimaan negara dari investasi di sektor migas yang terancam tidak memenuhi target US$ 14,5 miliar atau Rp 215 triliun (dengan kurs Rp 14.816 per dolar AS). Dari target Rp 127,3 triliun, sepanjang semester I-2020, nilai investasi migas hanya mencatatkan angka US$ 5,6 miliar.

Penerimaan terbanyak disumbangkan sektor hulu migas dengan catatan investasi mencapai US$ 4,8 miliar. Lalu, investasi di sektor hilir migas nilainya mencapai US$ 712 juta.

Pertumbuhan investasi migas angkanya tidak menggembirakan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2014, investasi migas selalu mengalami penurunan seiring jatuhnya harga minyak mentah dunia hingga di bawah US$ 30/barel.

Selain itu, terjadi perubahan kontrak baru migas menjadi gross split dari sebelumnya menggunakan skema bagi hasil (production sharing cost/PSC) cost recovery juga turut menekan investasi migas di tanah air. Kenaikan investasi baru terjadi pada 2018.

Padahal, penerimaan negara dari investasi di sektor migas mencapai US$ 12,5 miliar pada 2019, terdiri dari investasi hulu migas sebesar US$ 11,5 miliar dan hilir migas US$ 1 miliar. Selain itu, pemerintah juga mendapat tambahan dari penandatanganan tiga wilayah kerja baru, yakni Anambas, Selat Panjang, dan West Ganal dengan nilai bonus tanda tangan sebesar US$ 37,6 juta dan komitmen pasti senilai US$ 268,5 juta.

Pada tahun lalu pemerintah juga melakukan penandatanganan kontrak perpanjangan atau alih kelola lima blok migas. Total komitmen kerja pastinya US$ 855,38 juta dan bonus tanda tangan US$ 1,04 miliar.

Kondisi sektor migas juga terpuruk setelah Shell memutuskan hengkang dari proyek gas Lapangan Abadi di Blok Masela. Shell Upstream Overseas akan melepas 35% hak partisipasinya dari proyek tersebut.

Relaksasi PPN untuk LNG

Relaksasi pajak pertambahan nilai (PPN) gas alam cair atau LNG diberikan pemerintah sebagai upaya menyelamatkan cash flow KKKS. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 yang mengubah ketentuan PP Nomor 81 tahun 2015 tentang impor dan/atau penyerahan barang kena pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Insentif pajak ini melengkapi kebijakan penundaan pembayaran dana pascatambang atau abandonment and site restorian (ASR) kepada KKKS. Langkah pemerintah ini diharapkan meredam kerugian KKKS dan mendorong gairah investasi pada tahun depan.

Target produksi minyak siap jual atau lifting pada tahun ini sebesar 755 ribu barel minyak per hari atau BOPD. Angkanya lebih tinggi daripada target sebelumnya di 734 ribu BOPD. Sementara target lifting gas bumi tahun depan tidak berubah, sama seperti target dalam RAPBN 2020 sebesar 1,19 juta barel setara minyak per hari (BOEPD).

Kelonggaran yang diberikan pemerintah ini perlu diawasi secara ketat. Pasalnya, menurut data Kementerian ESDM, terdapat 66,9% perusahaan migas yang mangkir membayar dana jaminan reklamasi lahan tambang. Perusahaan yang tercatat patuh membayar dana ASR sendiri masih berada di bawah 67,07%.

Melihat Potensi Akselerasi Migas Tahun Depan

Pemerintah Indonesia masih menjajaki berbagai proyek investasi hilir migas yang diasumsikan akan terus naik selama empat tahun ke depan. Melansir dari lama resmi Kementerian ESDM, DIrektur Pembinaan Program Migas Soerjaningsih melihat investasi hilir migas 2020 didominasi kegiatan pengolahan, antara lain  peningkatan kapasitas kilang (RDMP) dan pembangunan kilang baru (GRR) yang mencapai 80%. Lalu investasi di bidang pengangkutan sebesar 14%, penyimpanan 4% dan niaga 2%.

Proyek kegiatan pengolahan ini akan mengerek nilai investasi hilir migas hingga US$ 7.238,9 juta pada 2021, lalu kembali naik menjadi US$ 22.819 pada 2022. Nilai investasi ini melonjak hingga US$ 14.531,83 juta di tahun 2023 dan mencapai US$ 13.923,36 juta pada 2024.

Selain itu, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021, pemerintah mencoba melakukan optimalisasi dengan peningkatan investasi sektor migas dan mengendalikan cost recovery. Maka, target PNBP sektor Migas pun naik dari Rp 53,3 triliun di tahun ini menjadi Rp 72,4 triliun pada 2021.

Pemerintah juga melihat potensi lelang WK yang diproyeksikan bisa digelar pada kuartal pertama 2021. Harapannya, kebijakan relaksasi yang diberikan tahun ini bisa mendorong penawaran lelang 12 WK di tahun depan.

Tumpuan lain dari sektor migas muncul dari proyek yang diharapkan selesai pada 2021. Proyek tersebut anrara lain Tangguh Train-3, Jembatan dan Tiung Biru, Kepada SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan kedua proyek itu diproyeksikan dapat mulai beroprasi mulai kuartal IV 2021. Nilai investasi kedua proyek tersebut masing-masing mencapai US$ 8,9 miliar dan US$ 1,53 miliar.

Sementara dalam jangka menengah, investasi di sektor Migas lain ada pada proyek Abadi Marsela dengan target 2027 serta proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) dengan proyeksi onstream pada kuartal IV 2025. Dari keempat Proyek Strategis NAsional (PSN) tersebut, Indonesisa targetnya mendapat total nilai investasi sebesar US$ 37,21 miliar.

Penyumbang bahan: Muhamad Arfan Septiawan (magang)