ESDM: Berita Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Terkini

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Rilke Jeffri Huwae sebagai Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu (25/6).

Kementerian ESDM siap membuka impor LNG jika suplai dalam negeri tak cukup, demi menjaga kelancaran operasional industri dan stabilitas ekonomi.

Pemerintah menargetkan sejumlah proyek migas mulai berproduksi pada 2026.

Regulasi baru dari Kementerian ESDM bernomor 14/2025 memungkinkan kerja sama antara kontraktor migas dan mitra lokal untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, mendukung percepatan ketahanan.

PT Gag Nikel buka suara terkait penghentian izin sementara akibat tuduhan merusak kawasan Raja Ampat.

Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru sebesar 3,2 gigawatt (GW) mulai beroperasi pada 2025.

Kementerian ESDM menyatakan sebagian besar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang masuk rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2025-2034 sudah memasuki commercial operation date.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah jika penurunan harga batu bara disebabkan oleh penetapan harga batu bara acuan (HBA).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan Indonesia akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) mulai 2027.

RUPTL terbaru menargetkan penambahan pembangkit listrik naik menjadi 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034.

Kementerian ESDM telah menyiapkan regulasi pendukung dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri ESDM (Permen) mengenai penangkapan karbon.

Kementerian ESDM mengumumkan kembalinya Chevron ke industri hulu migas Indonesia, menandai potensi investasi besar dalam lelang 30 blok migas yang sedang dipercepat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pengerjaan fisik proyek pembangunan jaringan pipa gas bumi Cirebon-Semarang tahap II (Cisem II) sudah mencapai 64,3% hingga April 2025.

Pemerintah masih mengandalkan PLTU untuk memasok kebutuhan energi nasional. Sikap ini kontraproduktif dengan komitmen Indonesia mengurangi emisi.

Kebijakan larangan ekspor bauksit dan penetapan HPM di Indonesia merupakan bagian dari strategi hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah industri mineral sesuai UU Minerba.