Pengamat: Pemerintah Bisa Naikkan Harga BBM di Awal September
Pengamat menyarankan pemerintah untuk segera memberi kepastian soal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Executive Director Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan isu kenaikan BBM telah menjadi bola liar di masyarakat. Hal ini berdampak besar terhadap kenaikan harga sejumlah bahan pokok.
“Saya kira waktu yang pas di awal bulan depan [September]. Perlu ada kepastian agar masyarakat tidak mengalami double shock harga,” kata Mamit, saat dihubungi Katadata, Minggu (28/8).
Mamit menegaskan kenaikan harga BBM memang akan mempengaruhi tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Namun, menurutnya banyak juga kelas menengah yang mendukung rencana ini karena memang ada yang salah dengan pola subsidi BBM selama ini.
Sementara itu, Pemerintah memastikan belum akan menaikkan harga BBM bersubsidi Pertalite dan solar hingga pekan ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan rencana pembatasan distribusi BBM bersubsidi masih digodok di lingkup kementerian bidang perekonomian.
"Belum Minggu ini, Pak Joko Widodo meminta supaya dihitung benar-benar agar bisa menjaga daya beli masyarakat," kata Arifin saat ditemui wartawan di Aula Damar Kementerian ESDM pada Jumat (26/8).
Sejumlah menteri ekonomi dijadwalkan mengadakan rapat terbatas pada sore ini. Hasil rapat tersebut rencananya akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo. "Presiden yang nantinya akan memutuskan mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi," kata dia.
Saat ditanya berapa kisaran kenaikan harga BBM bersubsidi, Arifin enggan menjawab. Dia hanya mengatakan kementerian akan terus mendukung adanya penambahan kuota Pertalite sekitar 5 juta kilo liter (kl) karena penyerapannya sudah mencapai 81% dari total kuota hingga akhir tahun sebesar 23, 5 juta kl.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Keuangan menghitung butuh tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 198 triliun pada tahun ini jika pemerintah ingin menahan harga Pertalite dan Solar. Dengan demikian subsidi dan kompensasi energi akan membengkak menjadi Rp 700 triliun tahun ini.
Namun, pemerintah hingga kini belum menentukan kebijakan apa yang akan dipilih terkait nasib harga BBM bersubsidi.
"Kalau tidak menaikan harga BBM dan tidak melakukan apa-apa, juga tidak ada pembatasan, maka Rp 502 triliun saja tidak cukup, butuh tambahan lagi," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (23/8).
