BPH Migas Upayakan Percepatan Program BBM Satu Harga Tahun Ini
Buat ringkasan dengan AI
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berupaya mendorong percepatan program BBM Satu Harga pada 2024. Program ini sebagai wujud nyata kehadiran negara memenuhi kebutuhan energi, khususnya masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Program BBM Satu Harga ini merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo, yang telah dilaksanakan sejak 2017. Hingga tujuh tahun program ini masih terus berjalan.
Program BBM Satu Harga termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target terbangun 612 penyalur pada periode 2017-2024 dari target semula 583 penyalur BBM Satu Harga sesuai SK Dirjen Migas, SK Nomor 143.K/HK.02/DJM/2021.
Dalam perjalanannya, pembangunan BBM Satu Harga terkadang menghadapi tantangan, seperti kesulitan mencari mitra penyalur dan persoalan tata ruang. Melalui koordinasi yang erat dengan berbagai pihak terkait, diharapkan tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi.
"Untuk memperlancar pelaksanaan program pada 2024 ini, BPH Migas menggelar Rapat Koordinasi Program BBM Satu Harga Wilayah Sumatra, yang dihadiri perwakilan Pemerintah Daerah Aceh, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, dan Sumatra Utara, lalu Ditjen Migas Kementerian ESDM, dan PT Pertamina Patra Niaga," kata Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Rapat koordinasi tersebut akan dilaksanakan di empat klaster, yaitu Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua. Untuk tahap awal, digelar di Medan, Sumut, mewakili klaster Sumatra. Menurutnya, tanggapan pemerintah daerah sangat baik. "Kami bersama-sama berupaya keras agar rencana pembangunan BBM Satu Harga untuk tahun 2024 dapat direalisasikan," kata Tiko, panggilan akrabnya.
Rapat juga mengkaji alternatif solusi untuk mengatasi tantangan dalam pembangunan BBM Satu Harga, misalnya, pemindahan lokasi penyalur ke wilayah yang lebih memungkinkan. Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan semua pihak harus menyelesaikan tantangan dalam pembangunan BBM Satu Harga agar sesuai target Presiden Joko Widodo.
Untuk kendala tata ruang, perlu dilakukan penyesuaian agar penyalur BBM Satu Harga tetap dapat dibangun. Sementara, mengenai lokasi titik penyalur diusulkan dapat dipindahkan lokasinya ke wilayah yang lebih memungkinkan.
"Jika ada investor yang tidak siap untuk mengerjakan BBM Satu Harga di lokasi yang sudah ditentukan dalam SK Dirjen Migas, maka kita akan alihkan. Kita akan minta bupati supaya dialihkan lokasinya baik itu di kecamatan maupun luar kecamatan dan meminta gubernur untuk pengalihan antarkabupaten," tuturnya.
Saleh juga mengusulkan BUMD turut dalam pembangunan fasilitas tersebut. Apabila di suatu daerah tersebut tidak ada investor yang tertarik, harapannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa mengambil peran atau bekerja sama dengan mitra lainnya.
