BPH Migas: Berita BPH Migas Terkini - Berita Migas Hari ini

BPH Migas memastikan kondisi ketahanan stok BBM aman, baik gasolin, gasoil, minyak tanah atau kerosin maupun Avtur dengan ketahanan stok di angka antara 18 sampai 20 hari.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuduh BPH migas menjadi salah satu penyebab harga tiket pesawat domestik mahal karena ikut melanggengkan monopoli Avtur lewat sejumlah persyaratan.

BPH Migas menyebut sistem digitalisasi, berupa QR Code, akan digunakan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, dapat tepat sasaran.

Pemerintah telah menyalurkan 59% kuota bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi pada periode Januari hingga Agustus 2024, termasuk Solar, minyak tanah, dan Pertamax.

BPH Migas menyatakan pemerintah bisa membatasi penjualan BBM subsidi jika revisi Perpres 191/2014 sudah selesai. Saat ini beleid tersebut tengah finalisasi dari sisi legalitasnya.

BPH Migas berkoordinasi dengan pemerintah provinsi (pemprov) untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

BPH Migas melaporkan penyaluran BBM subsidi, Pertalite, Biosolar, dan minyak tanah, hingga 30 Juni 2024 masih di bawah 50% dari kuota yang disediakan.

BPH Migas mengungkapkan bahwa aturan pembatasan Pertalite masih dibahas di Kemenko Perekonomian, salah satunya terkait kriteria kendaraan yang bisa membeli berdasarkan CC mesin.

BPH Migas akan mengujicoba penjualan Pertalite melalui Pertashop. Sebanyak 100.000 KL Pertalite dialokasikan untuk uji coba ini,

BPH Migas melaporkan bahwa selama empat bulan pertama tahun ini telah menyalurkan 30% dari total kuota BBM subsidi Solar, minyak tanah, hingga Pertalite.

BPH Migas telah mengajukan kuota BBM bersubsidi Pertalite untuk 2025 sebesar 33,23 juta KL, naik 4,8% dari kuota tahun ini sebesar 31,7 juta KL.

BPH Migas melaporkan bahwa penyaluran BBM subsidi pada 2023 melebihi kuota atau overkuota lantaran belum selesainya revisi aturan yang akan membatasi penjualan solar dan Pertalite.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menyambut usulan penggantian bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite ke kualitas yang lebih baik, dalam hal ini Pertamax.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan revisi Perpres No. 191 Tahun 2014 untuk mengatur pembatasan Pertalite belum bisa rampung Juni ini seperti yang ditargetkan Kementerian ESDM.

BPH Migas dan Pertamina memastikan bahwa Pertalite masih didistribusikan secara normal melalui SPBU usai ditemukannya sejumlah SPBU Jakarta yang menggantinya dengan Pertamax Green 95.