Program Rice Cooker Gratis Tak Tuntas, DPR Minta Dirjen Gatrik Dicopot
Membuat ringkasan dengan AI
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir meminta agar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, dicopot dari jabatannya. Usulan ini buntut dari program rice cooker gratis yang tidak tuntas mencapai target pada 2023.
“Saya katakan dalam forum ini bahwa Dirjen ini harus diganti karena tidak dapat menjalankan regulasi anggaran. Anda buat anggaran ini main-main dan tidak bertanggung jawab,” kata Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Senin (25/3).
Sebagai informasi, pemerintah mengadakan program pembagian rice cooker gratis melalui anggaran Rp 322 miliar dengan pengadaan 500 ribu unit. Namun hingga awal 2024 realisasi program ini baru mencapai 68,5% atau sebanyak 342 ribu saja.
Dalam rapat, disebutkan oleh Kementerian ESDM dengan realisasi tersebut, anggaran yang dipakai mencapai Rp 176 miliar. Nasir meminta kepada jajaran Ditjen Gatrik untuk dapat menunjukkan pihak-pihak yang bertanggung jawab saat penyaluran terjadi.
Sebab menurut keterangan Nasir, saat penyaluran berlangsung hanya melibatkan pegawai PT POS tanpa berkomunikasi dengan Komisi VII.
“Di dalam regulasi kita tidak pernah melibatkan badan lain untuk distribusi barang, tunjuk kontraktornya. Terus penyalurnya Kantor Pos? Siapa yang menunjuk? Sebut namanya (penanggung jawab penyaluran) agar pihak tersebut bisa kami panggil,” kata Nasir.
Nasir bahkan mengatakan proyek rice cooker gratis sebagai proyek gagal. Sebab menurutnya, manajemen di Kementerian ESDM tidak siap dan tidak bertanggung jawab terhadap regulasi anggaran tersebut.
“Jadi menurut saya ini proyek abal-abal tidak jelas. Anggarannya ada, sasarannya ada, tapi regulasi, administrasinya ini bodong. Uangnya dikeluarkan, tapi pihak penanggung jawab penyalurannya tidak ada. Dirjennya tidak bertanggung jawab, hanya lempar lempar, termasuk direkturnya,” ujarnya.
Selain itu, Nasir juga mengusulkan kepada DPR untuk menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dapat mengaudit soal program Rice Cooker Gratis. “Mungkin pimpinan dapat mengirimkan surat kepada BPK untuk mengaudit proyek ini, karena tidak tepat sasaran,” kata dia.
Tidak hanya itu, Nasir juga meminta untuk dilakukan pemeriksaan secara hukum kepada para pejabat yang mengelola program rice cooker gratis ini.
“Saya minta laporan ini ke BPK dan KPK karena orangnya tidak ada tapi uangnya diserap dan bagaimana kontrak yang dibuat mereka. Saya minta semua org yang terlibat di proyek ini diperiksa secara hukum,” ujar Nasir.
Nasir juga mengusulkan untuk pemerintah mencopot segala regulasi yang mengatur program rice cooker gratis karena tidak bisa menjalankan anggaran yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat.
“Sistem administrasi yang dibangun Dirjen Gatrik ini amburadul alias tidak sesuai dengan yang dijalankan seperti program Dirjen lain,” ucap Nasir.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Gatrik Jisman P. Hutajulu menjawab alasan pendistribusian melibatkan PT POS. “Pengadaan ada di kami, kemudian pendistribusiannya karena jauh sekali maka kami berikan kepada PT POS,” kata Jisman.
