Bahlil: Ada 3-4 Ormas Keagamaan Ajukan Konsesi Tambang, Izin Keluar Pekan Ini
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan ada tiga sampai empat organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang mengajukan konsesi alias izin usaha pertambangan khusus (IUPK) batu bara. Izin ini akan terbit secepatnya, dengan target pada pekan ini seiring dengan penerbitan peraturan menteri.
Aturan itu merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. Namun, Bahlil enggan menyebut nama-nama ormas yang tersebut. Ia hanya mengatakan keempatnya tidak termasuk Muhammadiyah yang pekan lalu memutuskan akan mengajukan IUPK.
Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menyebut pemerintah hanya menerbitkan izin bagi organisasi yang memenuhi syarat. "Silakan ormas keagamaan mengajukan permohonan IUPK. Setelah itu, kami akan lihat apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Sifatnya, kami terbuka terkait penerbitan IUPK," kata Bahlil di kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (29/7).
Ia telah menyambangi Pengurus Pusat Muhammadiyah untuk memberikan penjelasan terkait izin tersebut pada 13 Juli lalu. Bahlil juga membangun komunikasi dengan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
Sebelumnya, Ketua Majelis Lingkungan Hidup P Muhammadiyah Azrul Tanjung mengatakan pihaknya tidak mengincar wilayah IUPK tertentu yang ingin dikelola. Mereka hanya menerima titik yang diberikan atau ditentukan pemerintah.
Azrul pernah menyebut, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, Muhammadiyah memang menyambut baik niat pemerintah, namun tidak serta merta langsung menerima.
“Kami sudah melakukan kajian itu berkali-kali, tidak hanya internal namun juga bersama majelis terkait dan perguruan tinggi yang memiliki prodi pertambangan,” ujarnya.
Lajian terkait pengelolaan tambang juga dilakukan dengan para pakar di luar Muhammadiyah. Berdasarkan hasil kajian dengan berbagai pihak inilah, Muhammadiyah memberi isyarat akan menerima. “Tapi tentu kami akan melihat dan berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya Menteri investasi dan Menteri ESDM,” ucapnya.
