Sri Mulyani soal Anggaran Ketahanan Energi 2025 Rp 421 T: Penting untuk Prabowo
Anggaran ketahanan energi Rp 421 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.
“Ketahanan energi ini penting bagi presiden terpilih (Prabowo). Anggaran ini untuk meningkatkan keterjangkauan subsidi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8).
Keterjangkauan subsidi akan diwujudkan melalui perubahan skema pembayaran investasi di hulu migas guna menunjang peningkatan produksi.
“Menteri ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral meminta cost recovery dalam Peraturan Pemerintah alias PP Nomor 27 Tahun 2017 diubah menjadi PP Nomor 53 Tahun 2017. Untuk skema gross split dan rezim perpajakannya juga diubah,” ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan, perubahan itu merupakan salah satu wujud komitmen kementerian bidang perekonomian untuk mendengar dan berkoordinasi dengan kementerian teknis dalam mendorong instrumen fiskal supaya bisa bekerja dengan baik.
“Selain itu, perubahan ini mendorong berbagai produksi ketahanan energi melalui peningkatan lifting migas,” ujar dia.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan lifting minyak bumi 600 ribu barel per hari (bph) dan gas bumi 1,005 juta barel setara minyak per hari (boepd) tahun depan. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Pidato Presiden pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangan di gedung DPR RI, Jumat (16/8).
“Harga minyak mentah Indonesia alias ICP diperkirakan US$ 82 per barel,” kata Jokowi.
Target lifting migas 2025 itu menurun 5,51% dibandingkan tahun ini 635 ribu bph. Begitu juga target lifting gas bumi turun 2,71% ketimbang tahun ini 1,033 juta boepd.
