Respons Bahlil, Jokowi Bilang Belum Putuskan Pembatasan BBM Bersubsidi
Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah belum akan membatasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya rencana itu masih dalam sosialisasi.
"Kami akan melihat kondisi di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan, belum ada rapat,” ujar Jokowi di RS Sardjito, Yogyakarta, Rabu (28/8).
Pertimbangan utama pemerintah atas pembatasan BBM bersubsidi ini adalah terkait polusi udara, terutama di Jakarta. Kemudian, Jokowi bilang ingin ada efisiensi APBN terutama untuk tahun anggaran 2025.
Pernyataan Jokowi ini berbeda dengan pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Awalnya, Bahlil bilang pemerintah berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 1 Oktober 2024.
Awalnya, rencana pembatasan BBM subsidi pada 1 September nanti. Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut 1 September nanti adalah waktu untuk sosialisasi pembatasan BBM.
“Iya, memang ada rencana begitu (1 Oktober). Karena begitu aturan pembatasan keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah sosialisasi ini yang sekarang sedang saya bahas,” kata Bahlil saat ditemui di Gedung DPR RI pada Selasa (27/8).
Bahlil menyebut, aturan pembatasan BBM subsidi ini akan berbentuk peraturan menteri (permen). Dia mengatakan subsidi BBM ini memang ditujukan bagi golongan masyarakat yang menerima, sehingga bagi pemilik kendaraan mewah jangan mengonsumsi.
“Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat yang golongan ekonominya menengah ke bawah. Kalau seperti kami masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia bos?” ujarnya.
