Pemerintah Naikkan Kuota BBM Subsidi KAI 6,7% pada 2025
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)menaikkan kuota bahan bakar minyak atau BBM subsidi untuk PT KAI (Persero) pada 2025. Angkanya mencapai 209.809 kilo liter (KL) atau 6,7% dibandingkan tahun sebelumnya.
“Peningkatan kuota BBM subsidi ini akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh KAI, dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi,” kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam siaran pers, dikutip Kamis (9/1).
KAI menyebut, peningkatan kuota ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah dalam mendukung transportasi kereta api yang efisien dan ramah lingkungan. Kuota tersebut akan digunakan untuk berbagai jenis kereta api, baik untuk penumpang maupun barang, dengan rincian sebagai berikut:
- Kereta penumpang: 184.036 KL
- Kereta barang komoditas klinker: 913 KL
- Kereta barang komoditas parcel: 3.996 KL
- Kereta barang komoditas peti kemas: 15.593 KL
- Kereta barang komoditas semen: 5.271 KL
Distribusi kuota BBM subsidi ini akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan operasional tiap daerah operasi (Daop) dan divisi regional (Divre) KAI, dengan rincian alokasi kuota untuk masing-masing wilayah sebagai berikut:
- Daop 1 Jakarta: 56.892 KL
- Daop 2 Bandung: 18.969 KL
- Daop 3 Cirebon: 5.191 KL
- Daop 4 Semarang: 15.182 KL
- Daop 5 Purwokerto: 12.917 KL
- Daop 6 Yogyakarta: 21.909 KL
- Daop 7 Madiun: 6.756 KL
- Daop 8 Surabaya: 50.877 KL
- Daop 9 Jember: 6.482 KL
- Divre I Sumatera Utara: 6.564 KL
- Divre II Sumatera Barat: 2.779 KL
- Divre III Palembang: 2.413 KL
- Divre IV Tanjungkarang: 2.634 KL
- Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan: 244 KL
Anne menyebut, peningkatan kuota ini sangat penting untuk memastikan operasional kereta api tetap berjalan lancar untuk mendukung perekonomian Indonesia.
Selain itu, KAI juga akan manfaatkan kuota BBM subsidi tersebut untuk pengembangan jaringan transportasi, seperti KA Perintis Makassar-Parepare yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, mempermudah mobilitas, dan tentunya mendorong ekonomi daerah.