Pemerintah Salurkan Lebih dari 50% Kuota BBM Subsidi, Solar Capai 10,67 Juta KL

Mela Syaharani
22 Agustus 2025, 19:32
BBM
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz
Petugas bersiap melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Biosolar di SPBU COCO Jalan Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Kementerian ESDM mencatat pada semester I 2025 implementasi program biodiesel mengandung 40 persen bahan bakar nabati berupa minyak kelapa sawit dan 60 persen solar atau B40 telah mencapai 6,8 juta kiloliter, atau 50,4 persen dari target tahunan sebesar 13,5 juta kiloliter.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Pemerintah telah menyalurkan lebih dari separuh kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sepanjang Januari hingga awal Agustus 2025. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan BBM yang tersalurkan termasuk Solar, minyak tanah, dan Pertalite.

Selama periode 1 Januari hingga 7 Agustus 2025, pemerintah telah menyalurkan BBM Solar sebanyak 10,67 juta kiloliter (kl) atau 57,87% dari kuota. BBM Pertalite sebesar 16,82 juta kl atau 54,04%, dan BBM kerosene atau minyak tanah sebanyak 300 ribu kl.

Pada tahun ini, kuota BBM Pertalite 31,1 juta kl, sedangkan kuota untuk Solar 17,3 juta kl. Penetapan kuota ini tertuang dalam SK Kepala BPH Migas No. 66/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024.

“Prognosa kuota hingga akhir tahun cukup,” ujar Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, Jumat (22/8).

Penyaluran BBM subsidi tahun ini lebih rendah dibandingkan 2024. Hingga 16 Agustus tahun lalu, penyaluran Pertalite mencapai 18,85 juta kl atau 59,47%, sementara Solar 11,37 juta kl atau 59,85%.

Menurut Saleh, penurunan penyaluran disebabkan beberapa faktor, mulai dari dinamika ekonomi, perubahan aktivitas masyarakat, hingga penerapan subsidi tepat melalui optimalisasi penggunaan QR Code.

Rencana Ubah Skema Subsidi

Meski stok kuota dinilai cukup, pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi energi. Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih banyaknya masyarakat mampu yang menikmati subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kilogram.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan distribusi subsidi akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Dari data tersebut tentu kita melihat adanya kebocoran subsidi yang masuk pada kelompok masyarakat atas,” kata Airlangga dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (15/8).

Menurut Airlangga, skema subsidi yang bersifat terbuka saat ini memungkinkan kelompok mampu ikut menerima bantuan. Karena itu, mekanisme baru akan segera digodok.

“Nanti pada waktunya akan disosialisasikan ke masyarakat sebelum dilaksanakan,” ujarnya.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Mela Syaharani

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...