APLSI Sebut Stok Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Tersisa Kurang dari 10 Hari

Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menyebutkan sebagian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia mengalami kekurangan pasokan batu bara.  Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memangkas kuota produksi batu bara tahun ini menjadi 600 juta ton. 

“Benar, sebagian pembangkit stok batu baranya sudah kurang dari 10 hari, yang memiliki stok 25 hari operasi (HOP) hanya beberapa pembangkit saja,” kata Dewan Pengawas APLSI, Joseph Pangalila, saat dihubungi Katadata.co.id, Kamis (26/2).

Tahun ini, Kementerian ESDM memangkas jumlah rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) batu bara, jumlahnya menjadi sekitar 600 juta ton per tahun. Angka tersebut menunjukkan penurunan 190 juta ton dibandingkan realisasi produksi tahun lalu yang mencapai 790 juta ton.

Joseph tidak merinci pembangkit mana saja yang masih memiliki banyak stok, tapi yang jelas kondisi pasokan batu bara ini terbagi atas tiga kelompok. Pembangkit dengan stok batu bara 25 HOP, pembangkit dengan pasokan belasan hari operasi, dan sebagian lainnya di bawah 10 hari operasi.

Menurutnya, standar operasional PLTU yang aman dan andal seharusnya memiliki stok batu bara 25 HOP. Joseph mengatakan stok batu bara untuk pembangkit sebetulnya sudah menurun sejak tahun lalu. Namun, pemangkasan kuota produksi batu bara membuat kondisi itu semakin parah. 

Kendati demikian, Joseph menyebut stok batu bara bagi PLTU belum habis hingga Idulfitri mendatang. “Tidak, tapi keandalan suplai batu bara rendah. Jika ada pembangkit yang mendadak rusak, mati, atau cuaca buruk beberapa hari maka suplainya terganggu dan pasokan listrik berkurang,” ujarnya.

APLSI Desak Pemerintah Sesuaikan Aturan DMO

Produksi batu bara Indonesia memiliki dua tujuan, yakni untuk memenuhi kebutuhan domestik sebagai domestic market obligation (DMO), serta diekspor. DMO batu bara digunakan untuk pasokan pembangkit listrik, industri, serta ketahanan energi. 

Joseph mengatakan suplai DMO batu bara ke pembangkit listrik merupakan prioritas terakhir karena memiliki harga terendah yakni US$ 70 per ton untuk kalori 6.322 kcal/kg GAR. 

Sementara itu, harga DMO batu bara untuk kebutuhan industri semen dipatok US$ 90 per ton, kemudian untuk fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter mengikuti harga pasar. Menurut Joseph, pemerintah perlu menyesuaikan aturan DMO yang baru dari pemerintah agar suplai batu bara untuk PLTU bisa dipenuhi.

“Termasuk menyesuaikan harga DMO, karena harga saat ini berlaku sejak 2018 sementara biaya produksi batu bara dalam delapan tahun terakhir sudah meningkat cukup banyak,” ucapnya.

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) sebelumnya mengatakan hingga saat ini belum ada anggota mereka yang menerima persetujuan RKAB tahun ini. Persetujuan ini merupakan kewenangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

“Memang sampai hari ini belum ada (yang disetujui) dan masih proses evaluasi. Sebagian besar juga harus mengacu pada angka rekomendasi dengan pemotongan cukup signifikan,” kata Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani kepada Katadata.co.id, Selasa (24/2).

Kendati demikian, Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo mengatakan hingga saat ini pasokan batu bara untuk PLTU dalam kondisi aman. “Pengaruh (pemangkasan RKAB) ada, tapi atas dukungan pemerintah DMO aman,” kata Rizal kepada Katadata.co.id.