ESDM Minta PLN Hitung Kebutuhan Batu Bara untuk Pasokan Pembangkit Listrik
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT PLN (Persero) untuk menghitung kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan pasokan ke pembangkit listrik setelah pemerintah memangkas kuota produksi batu bara menjadi 600 juta ton.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan PLN terkait hal ini.
“(Kami meminta) PLN agar menyampaikan mana pembangkit yang dalam kondisi terdesak. (Pemerintah) kan sudah memutuskan 30% produksi batu bara untuk domestic market obligation (DMO) keperluan pembangkit dalam negeri,” kata Yuliot saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (27/2).
Yuliot menginginkan agar proses pengadaan batu bara untuk pembangkit tidak mengalami keterlambatan pengiriman, supaya operasional pembangkit tidak terganggu.
Sebelumnya, Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menyebutkan, sebagian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia mengalami kekurangan pasokan batu bara. Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memangkas kuota produksi batu bara tahun ini menjadi 600 juta ton.
Tahun ini, Kementerian ESDM memangkas jumlah rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) batu bara, jumlahnya menjadi sekitar 600 juta ton per tahun. Angka tersebut menunjukkan penurunan 190 juta ton dibandingkan dengan realisasi produksi tahun lalu yang mencapai 790 juta ton.
Yuliot mengatakan pemerintah sudah menerbitkan sebagian persetujuan RKAB bagi perusahaan batu bara. Selain itu, pemerintah juga telah mengecualikan pemangkasan RKAB untuk badan usaha milik negara (BUMN) dan pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).
Pengecualian potongan ini dimaksudkan agar perusahaan tersebut bisa memprioritaskan hasil produksi untuk penyediaan energi dalam negeri. Terlebih jika terjadi lonjakan permintaan dari domestik.
Meski begitu, Yuliot memastikan pemangkasan RKAB tetap dilakukan. “Tapi, masih memungkinkan bagi perusahaan untuk mengajukan revisi RKAB guna penyesuaian produksi,” kata Yuliot.
Stok Menipis
APLSI menyatakan hanya beberapa pembangkit saja yang memiliki pasokan batu bara yang cukup. “Sebagian pembangkit stok batu baranya sudah kurang dari 10 hari, yang memiliki stok 25 hari operasi (HOP) hanya beberapa pembangkit saja,” kata Dewan Pengawas APLSI, Joseph Pangalila, saat dihubungi Katadata.co.id, Kamis (26/2).
Joseph tidak merinci pembangkit mana saja yang masih memiliki banyak stok, tapi yang jelas kondisi pasokan batu bara ini terbagi atas tiga kelompok. Pembangkit dengan stok batu bara 25 HOP, pembangkit dengan pasokan belasan hari operasi, dan sebagian lainnya di bawah 10 hari operasi.
Menurutnya, standar operasional PLTU yang aman dan andal seharusnya memiliki stok batu bara 25 HOP. Joseph mengatakan stok batu bara untuk pembangkit sudah menurun sejak tahun lalu. Namun, pemangkasan kuota produksi batu bara membuat kondisi itu semakin parah.
Kendati demikian, Joseph menyebut stok batu bara bagi PLTU belum habis hingga Idulfitri mendatang. “Tidak, tapi keandalan suplai batu bara rendah. Jika ada pembangkit yang mendadak rusak, mati, atau cuaca buruk beberapa hari maka suplainya terganggu dan pasokan listrik berkurang,” ujarnya.
