Kenaikan Harga Pertamax Terlambat , Dampaknya Kini Lebih Mengguncang Konsumen

Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dinilai seharusnya dilakukan secara bertahap sejak harga minyak mentah dunia mulai meningkat. Penundaan penyesuaian harga membuat lonjakan yang terjadi saat ini jauh lebih besar dan berpotensi menimbulkan efek kejut bagi konsumen.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan secara prinsip harga BBM nonsubsidi mengikuti perkembangan harga minyak internasional. Karena itu, ketika harga minyak mentah Indonesia alias Indonesian Crude Price (ICP) telah meningkat dan melampaui harga keekonomian, penyesuaian harga seharusnya dilakukan lebih awal.

"Tapi memang karena ditunda sehingga kenaikan harganya lonjakannya cukup besar, itu yang mungkin disayangkan," ujar Faisal kepada Katadata.co.id, Kamis (11/6).

Menurutnya, ada kemungkinan Pertamina menahan kenaikan harga karena statusnya sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki fungsi pelayanan publik atau public service obligation (PSO).

Berbeda dengan perusahaan swasta yang umumnya langsung menyesuaikan harga ketika biaya meningkat, Pertamina masih mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Selama kenaikan biaya akibat naiknya harga minyak dunia masih bisa ditanggung, penyesuaian harga cenderung ditunda.

Namun, ketika tekanan bisnis semakin besar dan risiko kerugian meningkat, penyesuaian harga pada akhirnya tidak dapat dihindari.

Faisal menilai, apabila penyesuaian dilakukan secara bertahap sejak awal, dampaknya terhadap masyarakat akan lebih ringan. Sebaliknya, penundaan yang terlalu lama membuat selisih harga semakin besar sehingga kenaikan yang terjadi saat ini terasa lebih berat bagi konsumen.

"Karena ditunda, lonjakannya sekarang besar, dari Rp12 ribuan ke Rp16 ribuan. Dampaknya terhadap konsumen dan inflasi menjadi lebih besar," katanya.

Ia memperkirakan kenaikan Pertamax berpotensi mendorong inflasi pada Juni, meski tambahan inflasinya kemungkinan tidak mencapai 0,5%. Selain itu, kenaikan harga yang cukup tinggi dapat mendorong sebagian konsumen beralih ke BBM yang lebih murah seperti Pertalite.

Meski demikian, perpindahan tersebut tidak mudah dilakukan karena konsumsi Pertalite dan Biosolar telah diatur melalui sistem kuota dan pembatasan distribusi.

Sementara itu, Ekonom INDEF Rizal Taufikurrahman menilai dampak kenaikan Pertamax terhadap inflasi tidak akan sebesar jika yang naik adalah Pertalite atau Biosolar. Namun demikian, kenaikan tersebut tetap memberi tekanan kepada kelompok masyarakat tertentu.

"Karena yang naik adalah BBM nonsubsidi, dampaknya ke inflasi tidak sebesar kenaikan Pertalite atau Solar, tetapi tetap menekan kelas menengah, pekerja dengan mobilitas tinggi, UMKM, dan pengguna kendaraan pribadi," ujarnya kepada Katadata.co.id, Rabu (10/6).

Rizal menjelaskan dampak terhadap harga pangan dan barang kebutuhan sehari-hari tidak terjadi secara langsung. Efeknya muncul melalui kenaikan biaya distribusi, logistik, jasa kurir, hingga biaya transportasi pekerja.

Dengan asumsi biaya BBM menyumbang 5-15% dari total biaya distribusi, kenaikan harga Pertamax sekitar 30% dapat meningkatkan ongkos distribusi sekitar 1,5-4,5%. Namun dampaknya terhadap harga jual akhir barang umumnya lebih kecil, yakni sekitar 0,2-1,5% tergantung jarak distribusi dan margin usaha.

Sektor yang paling rentan terdampak adalah transportasi online, jasa kurir, logistik skala kecil, perdagangan ritel, makanan dan minuman, jasa antar, serta pelaku UMKM.

Selain itu, sejumlah komoditas pangan yang memiliki rantai distribusi panjang seperti cabai, bawang, sayuran, ikan, telur, dan produk dari luar daerah berpotensi mengalami kenaikan harga.

Meski demikian, Rizal menilai risiko terbesar bukanlah lonjakan harga secara langsung, melainkan penurunan daya beli masyarakat secara bertahap apabila kenaikan harga energi berlangsung dalam waktu lama.

"Kalau kenaikan ini berlangsung lama dan diikuti pelemahan rupiah atau kenaikan harga energi lainnya, efek rambatnya bisa lebih kuat," kata Rizal.

Karena itu, ia meminta pemerintah menjaga stabilitas pasokan pangan dan biaya logistik agar kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak memicu kenaikan harga barang yang berlebihan di pasar.