Smelter Kekurangan Bahan Baku, ESDM Tambah Kuota Produksi Nikel 2026

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menambah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya alias RKAB nikel 2026 untuk memenuhi kebutuhan bahan baku smelter yang masih kekurangan pasokan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan secara keseluruhan tidak ada kenaikan signifikan dalam jumlah persetujuan RKAB nikel tahun ini. Tambahan kuota produksi diberikan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pengolahan dan pemurnian.

“Saya mau jelaskan, nikel tidak ada kenaikan kecuali hanya memenuhi kebutuhan untuk smelter yang masih kekurangan pasokan,” kata Tri saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (10/7).

Menurut Tri, penambahan RKAB lebih banyak diberikan untuk produksi nikel kadar rendah atau limonit. Meski begitu, izin produksi untuk sebagian kecil nikel kadar tinggi atau saprolit juga bertambah.

“Jadi penambahan nikel tidak terlalu signifikan, hanya untuk mengejar yang kurang,” ujarnya.

Tri mengatakan tambahan persetujuan produksi nikel untuk memenuhi kebutuhan smelter tersebut bertujuan mendukung program hilirisasi.

Pemerintah sebelumnya menyesuaikan RKAB perusahaan pertambangan 2026 untuk menyeimbangkan pasokan dengan kebutuhan pasar. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Februari mengatakan, kebijakan ini juga bertujuan mencegah kelebihan pasokan atau oversupply akibat produksi berlebihan.

Bahlil menyampaikan penyesuaian antara pasokan dan permintaan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga komoditas sekaligus ketersediaan cadangan energi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan resmi Kementerian ESDM.

Sementara itu, pemerintah juga menambah persetujuan RKAB batu bara. Namun, menurut Tri, tambahan tersebut hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan pasokan PT PLN (Persero).

Angka pasti RKAB sektor mineral dan batu bara atau minerba 2026 baru akan diketahui setelah 31 Juli. Sebab, sepanjang Juli Kementerian ESDM masih membuka kesempatan bagi perusahaan pertambangan untuk mengajukan revisi RKAB.

PLN Dapat Tambahan Pasokan Batu Bara 16,8 Juta Ton

PLN sebelumnya menyebut telah mendapatkan tambahan alokasi pasokan batu bara kalori 4.500 GAR atau medium untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU sebanyak 16,8 juta ton hingga Desember 2026.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan tambahan pasokan tersebut dialokasikan secara khusus oleh Kementerian ESDM untuk mengatasi masalah pemadaman bergilir yang sempat terjadi.

Tambahan pasokan batu bara itu berada di luar alokasi kewajiban pasok domestik atau domestic market obligat (DMO) yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Jumlahnya 1,8 juta ton untuk pasokan Juli, dan 3 juta ton per bulan dari Agustus hingga Desember,” kata Darmawan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (2/7).

Dengan tambahan pasokan tersebut, menurut Darmawan, sistem kelistrikan memiliki tambahan daya mampu pasok sebesar 5 gigawatt (GW) di atas 35,9 GW.

“Ini tentu saja membuat sistem di Jawa yang tadinya memang kami mengakui ada pemadaman bergilir, sistemnya langsung meningkat menjadi jauh lebih andal,” ujarnya.

PLN juga mengklaim sudah tidak ada lagi pemadaman bergilir sejak 21 Juni 2026.

Perusahaan listrik negara tersebut sebelumnya mengakui sempat terjadi penurunan produksi batu bara nasional, khususnya batu bara berkalori tinggi. Produksi batu bara Indonesia saat ini didominasi batu bara kalori rendah.

“Dengan adanya tambahan pasokan, kendala penyediaan energi listrik yakni pemadaman bergilir yang sempat dapat diselesaikan dengan baik,” kata Darmawan.