Bahlil Pangkas Birokrasi Tender PLTS 100 GWp Demi Kejar Target 3 Tahun
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, berencana memangkas proses birokrasi tender proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp). Hal ini dilakukan agar realisasi proyek tersebut bisa dipercepat.
“Sekarang saya sedang menyesuaikan aturan bagi perusahaan yang memang kompetitif dan mempunyai kemampuan teknologi baik, kami pertimbangkan untuk tendernya tidak perlu lama-lama,” kata Bahlil dalam Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (22/9).
Dia menyebut proyek PLTS 100 GWp memang rencananya harus selesai direalisasikan dalam kurun waktu 3 tahun. Di tahun ini pemerintah telah meluncurkan kurang lebih 5,5 GWp tahap pertama. Di tahap selanjutnya pemerintah berencana agar tender untuk 25-30 GWp PLTS sudah mulai berjalan.
“Kami pangkas birokrasinya, kalau memang ekonomis kami tunjuk dia saja. Tidak usah terlalu lama-lama, berputar-putar, terlalu banyak, yang penting bisa saling menguntungkan dan win-win,” ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno mengatakan pemangkasan ini ditujukan bagi beberapa tender yang kajiannya terlalu lama, atau terjadi gagal lelang.
Pemangkasan birokrasi ini tidak diatur dalam regulasi baru namun hanya sebatas perubahan standar operasional prosedur (SOP).
Presiden Prabowo Subianto resmi mencanangkan program PLTS 100 GWp melalui groundbreaking proyek PLTS 305 MWp dan BESS 1 GWh milik PLN di Gilimanuk, Bali, pada 25 Agustus lalu.
Presiden Prabowo mengatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat swasembada dan kedaulatan energi nasional.
“Kami tidak main-main, target kami adalah 100 Gigawatt dalam tiga tahun,” ujar Prabowo.
Dia bahkan membayangkan proyek tersebut dapat selesai dalam dua tahun jika seluruh kementerian dan lembaga terkait mampu bekerja sesuai target.
Aturan PLTS 100 GWp
Pemerintah tengah menggodok Peraturan presiden (perpres) untuk payung hukum program PLTS 100 GWp. Program ini ditargetkan rampung dalam waktu kurang lebih tiga tahun atau pada tahun akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di 2029.
“Sedang dibahas ini, kami sedang harmonisasi (dengan kementerian/lembaga),” kata Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Kemenko Perekonomian Farah Heliantina saat ditemui di sela-sela Katadata SAFE 2026, Rabu (16/9).
Kemungkinan-nya, akan ada lembaga yang khusus menangani program ini. Menurut Farah, soal ini akan masuk dalam perpres. “Nanti dibahas di situ (perpres),” ucapnya. Namun, dia tak menjelaskan detail soal ini.
Yang jelas, menurut Farah, perpres harus segera rampung. “Secepatnya, karena target 2029 selesai ya,” ujar dia.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
